Sekjen Kemendesa PDTT Gelar Rapat Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu

Sekjen Kemendesa PDTT Taufik Madjid mengatakan, pembangunan daerah tertinggal harus didasari dengan peta jalan atau roadmap sehingga efektif.

Istimewa
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Taufik Madjid, membuka Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada hari Selasa (13/09 /2022). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Taufik Madjid, membuka Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada hari Selasa (13/9 /2022).

Hadir juga dalam rapat ini Dirjen PPDT Kemendesa, Bupati Kepulauan Sula, Bupati Pulau Taliabu, DPRD Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, OPD serta Kementerian dan Lembaga teknis yang terkait dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.

Rapat tersebut membahas mengenai Rencana Aksi Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara.

"Saat ini konektivitas dan masalah aksesibilitas masih menjadi persoalan utama dalam upaya pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Permasalahan lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan ini menjadi hambatan dalam upaya pengentasan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara," kata Taufik dalam keterangan resminya.

Taufik mengatakan, pembangunan daerah tertinggal harus didasari dengan peta jalan atau roadmap sehingga efektif menjawab permasalahan yang ada.

Baca juga: Info Lowongan Kerja, Kementerian Desa Kemendes PDTT Buka Banyak Posisi untuk Lulusan SMA/SMK

"Peta jalan pembangunan ini yang akan menjadi acuan dalam upaya pengentasan daerah tertinggal," ujar Taufik.

Dalam rapat ini juga terdapat penyampaian pendapat dan pandangan dari Kementerian dan Lembaga terkait dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Tanggapan yang diberikan menunjukkan bahwa setiap Kementerian dan Lembaga siap untuk berkolaborasi bersama dalam upaya pengentasan daerah tertinggal khususnya Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Agenda diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara untuk menjadi perhatian bersama semua pihak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu ditutup secara resmi oleh Bapak Ir. Eko Sri Haryanto, M.M Selaku Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved