Marak Hewan Disiksa Demi Konten, PSI Minta Sanksi Penganiaya Hewan di RKUHP Diperberat

PSI minta sanksi pidana penganiaya hewan dalam RKUHP diperberat. Hal itu dipicu maraknya penganiayaan hewan belakangan ini.

Istimewa/dokumentasi pribadi
Juru Bicara PSI, Francine Widjojo. PSI minta sanksi pidana penganiaya hewan dalam RKUHP diperberat. Hal itu dipicu maraknya penganiayaan hewan belakangan ini. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA- Kasus-kasus penganiayaan hewan kembali marak. 

Terbaru adalah unggahan pembunuhan kucing hamil untuk konsumsi di Bengkulu demi menambah jumlah follower dan pelakunya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Enam siswa di bawah umur yang sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, diamankan kepolisian setempat dan dalam proses mediasi karena diduga membunuh dan mengkonsumsi kucing peliharaan.

Tak hanya itu, rangkaian kekejian penyiksaan dan mutilasi terjadi di Tasikmalaya terhadap sejumlah bayi monyet ekor panjang dan lutung. 

Penyiksaan satwa dilindungi tersebut didokumentasikan kemudian dijual Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu per video dan diketahui telah berlangsung 12 kali sejak tahun 2021 hingga Juni 2022.

Baca juga: Nasib Tragis Mahasiswa di Bengkulu Masak Kucing Hamil Karena Lapar, Videonya Viral Bikin Merinding

“PSI prihatin atas maraknya penganiayaan hewan, apalagi sampai sengaja dipertontokan di media sosial. Ini sungguh mencoreng nama Indonesia yang baru-baru ini viral dalam upaya melindungi dan menyejahterakan hewan dengan melepaskan tiga lumba-lumba hidung botol kembali ke laut lepas,” kata Francine Widjojo, Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Perlindungan Hewan dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9/2022). 

Padahal, kata Francine, Indonesia disinyalir sedang berupaya lebih dalam memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan hewan

Salah satunya adalah melarang atraksi lumba-lumba sejak tahun 2020 karena merupakan bentuk eksploitasi hewan.

Francine juga mengungkapkan baru-baru ini jagat medsos diramaikan berita bahagia di Bali atas dilepaskannya ketiga lumba-lumba hidung botol tersebut setelah bertahun-tahun dikurung untuk hiburan sirkus keliling.

Menurut Francine, upaya melindungi dan menyejahterakan hewan tersebut perlu ditunjang dengan memberikan efek jera pada pelaku penganiayaan hewan.

Baca juga: Kurangi Populasi Kucing Liar, Pemkot Tangerang Buka Jasa Kastrasi Gratis Untuk Hewan Peliharaan

Dalam draf RUU KUHP Juli 2022, penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian hanya diancam pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dan sanksi ini dirasa masih terlalu ringan oleh PSI. 

“Sanksi pidana dalam RKUHP penting dan perlu diperberat dalam hal penganiayaan hewan yang bukan satwa dilindungi. Setidaknya 5 tahun penjara seperti yang juga diterapkan di Amerika dan Inggris,” imbuh Francine yang juga advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved