Eksekusi Lahan di Gunung Sahari Selatan Kemayoran Batal karena Dapat Perlawanan Warga

Warga Gang Langgar, RT10/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, melakukan perlawanan terkait rencana eksekusi pengosongan tempat tinggal oleh PN Jakpus.

Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Rencana eksekusi pengosongan tempat tinggal di Gg.Langgar, RT10/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mendapat perlawanan warga hingga batal, Senin (19/9/2022). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Warga Gang Langgar, RT10/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, melakukan perlawanan terkait rencana eksekusi pengosongan tempat tinggal oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat

Agenda eksekusi pengosongan tempat tinggal di Gang Langgar rencananya dijadwalkan pukul 08:00 WIB, pada Senin (19/9/2022).

Kegiatan tersebut batal dilaksanakan karena mendapat perlawanan dari warga setempat.

Warga yang sebagian besar merupakan lansia tersebut, terlihat sigap melakukan penghadangan di depan gang.

Ketua RT10/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Hana Handani mengatakan, bahwa Ia dan warga lainnya dengan tegas menolak eksekusi pengosongan lahan yang menjadi tempat tinggal mereka sejak puluhan tahun itu.

“Tiba-tiba mau dieksekusi, ya kami tegas menolak. Dasarnya apa kami pun tidak jelas, apalagi kan kami masih ada upaya hukum lainnya di pengadilan,” kata Hana Handani kepada awka media.

Baca juga: Warga Gunung Sahari Minta Perlindungan Presiden Jokowi, Ekseskusi Lahan Diharapkan Batal

Ia pun berharap, eksekusi pengosongan tersebut batal dilakukan PN Jakarta Pusat.

Hana mengungkapkan di lahan tersebut terdapat 9 tempat tinggal yang dihuni 9 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah sebanyak puluhan jiwa.

Sementara itu, Sahat M Gultom, kuasa hukum warga menambahkan, bahwa penolakan eksekusi pengosongan sebagaimana Penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.09/Pdt.Eks/2022 dan No.10/Pdt.Eks/2022, atas berbagai hal.

Pertama, sertifikat HGB No.1882 tercatat milik PT Ayalis Langgeng Wisesa, telah dibatalkan Kepala Kantor Badan Pertanagan Nasional (BPN) DKI Jakarta hingga status tanahnya menjadi tanah negara.

Warga Gang Langgar, RT10/RW.01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, meminta perlindungan Presiden Jokowi.
Warga Gang Langgar, RT10/RW.01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, meminta perlindungan Presiden Jokowi. (Istimewa)

“Karena tanah HGB No.1882 telah kembali menjadi tanah negara, maka bidang tanah yang dimaksud dalam Penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.09/Pdt.Eks/2022 dan No.10/Pdt.Eks/2022 tidak bisa dijadikan objek eksekusi,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya, terhadap bidang tersebut masih terdapat proses hukum yang masih berlangsung, baik proses hukum pidana maupun tata usaha negara. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved