Anies Izinkan Perluasan Daratan di Kepulauan Seribu, Apa Bedanya dengan Reklamasi Era Ahok?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan pengembangan pulau di Kepulauan Seribu dengan perluasan daratan. Apa beda dengan reklamasi era Ahok.

TRIBUNNEWS Dany Permana / KOMPAS.com Ghinan Salman
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahok. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan pengembangan pulau di Kepulauan Seribu dengan perluasan daratan. Apa beda dengan reklamasi era Ahok. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan pengembangan pulau di kawasan Kepulauan Seribu dengan perluasan daratan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.

Regulasi baru yang mengatur soal perluasan daratan pulau di Kepulauan Seribu ini diatur dalam Pasal 165 tentang pemanfaatan ruang perairan pesisir.

"Pengembangan pulau dapat dilakukan perluasan daratan pulau di atas karang mati atau pulau pasir guna mencapai kelengkapan prasarana dan sarana penunjang," demikian isi Pasal 165 ayat (2) huruf i Pergub Nomor 31/2022 dikutip TribunJakarta.com, Rabu (21/9/2022).

Dalam Pergub yang diterbitkannya itu, Anies menyebut, pemanfaatan ruang perairan pesisir ini sama dengan pemanfaatan daratan pulau berupa kegiatan rekreasi dan pariwisata, hunian, pendidikan, konservasi, pertahanan dan keamanan, serta penelitian dan prasarana umum.

Baca juga: Hasil Ide 5 Wanita Karier, Ini Arti Nama Jalan, Jembatan, Taman dan Bundaran di Pulau Reklamasi

Untuk bisa memanfaatkan ruang perairan pesisir dengan memenuhi sejumlah ketentuan, yaitu berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang, memperhatikan hingga memelihara ekosistem sekitar, dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah sampai air limbah.

Lalu apa bedanya aturan baru yang dibuat Anies ini dengan reklamasi yang dilakukan di era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok?

Foto udara kawasan proyek reklamasi di Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Foto udara kawasan proyek reklamasi di Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, izin perluasan wilayah yang diterbitkan Gubernur Anies Baswedan ini berbeda dengan reklamasi era Ahok.

"Pemanfaatan (perluasan daratan) tidak berarti harus mengeruk. Kalau reklamasi itu kan menutup daratannya, airnya dikasih daratan, kalau ini kan tidak," ujarnya.

Baca juga: Breaking News Polisi Kembali Gerebek Pinjol Ilegal di Pulau Reklamasi PIK, Kini 27 Orang Diamankan

Ia menyebut, aturan ini dibuat demi mengatasi terbatasnya daratan yang ada di Kepulauan Seribu dengan mendirikan bangunan mengapung di atas air.

"Jadi nanti seperti rumah apung, dibangun pada karang-karang yang dangkal," tuturnya.

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved