Pilpres 2024

Elektabilitas Anies Baswedan Terus Meningkat, NasDem, Demokrat, dan PKS Yakin Usung di Pilpres 2024?

Elektabilitas Anies Baswedan terus meningkat. Partai NasDem, Demokrat, dan PKS semakin yakin mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Editor: Wahyu Septiana
Dok Story WA Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di acara pernikahan putri Ketua Komisi VII DPR fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto. Elektabilitas Anies Baswedan terus meningkat. Partai NasDem, Demokrat, dan PKS semakin yakin mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dari 16,3 persen menjadi 17,7 persen.

Kondisi tersebut membuat partai NasDem, Demokrat, dan PKS (NaDeSe) semakin yakin mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengatakan bahwa hal tersebut dipertegas dengan adanya pertemuanformal dan informal ketiga partai politik tersebut.

"Padahal jika dilihat ketiga partai politik tersebut memiliki background & ideologi politik yang berbeda," kata Azhari Ardinal kepada wartawan, Kamis (22/9/2022).

Bahkan, Azhari juga mengatakan bahwa NasDem adalah partai koalisi pemerintah (Dependen), sedangkan Demokrat dan PKS adalah partai oposisi pemerintah (Independen).

"Dengan dukungan calon presiden kepada Anies Baswedan maka NaDeSe menjadi satu-satunya Partai Politik Interdependen (bekerjasama) yang terdiri dari partai politik koalisi dan partai politik oposisi," ungkapnya.

Baca juga: PKS DKI Tunggu Majelis Syuro soal Dukungan Anies Nyapres: Kami Antar Selesai Jabatannya Dulu

Azhari juga mengatakan kalau kerjasam tersebut merupakan sebuah peluang besar karena masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menentukan calon presiden 2024.

"Dengan adanya koalisi Interdependen ini, semakin mempertegas bahwa PDIP akan ditinggalkan oleh partai-partai koalisi lainnya," paparnya.

Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal
Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal (Istimewa/Trust Indonesia)

"Hal ini akan terjadi jika sikap dan gaya politik PDIP terlalu elitis dan jumawa. Apalagi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan partai “wong cilik” sikapnya tidak tegas soal kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi," sambungnya.

Dikatakan Azhari, PDIP selaku partai pemerintah saat ini sangat bertolak belakang dengan sikap PDIP pada saat kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, Azhari juga mengatakan bahwa PDIP melalui ketua umumnya mengusulkan untuk tidak mengganti nomor urut partai politik.

"Sebenarnya secara ekonomis ide yang disampaikan oleh ketua umum PDIP ini cukup bagus, namun menjadi sangat politis karena disampaikan langsung oleh ketua umum PDIP, karena sebagian besar publik merasakan keberadaan ketua umum PDIP hari ini terlalu banyak mengintervensi kebijakan-kebijakan teknis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan partai koalisi nya," katanya.

Baca juga: Peluang Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Fraksi PKS DKI Singgung Suara Rakyat

"Apalagi jika KIB (Golkar – PAN – PPP) dan koalisi Gerindra – PKB saat ini sedang menguat sampai ke tataran “grassroot” di daerah-daerah. Pilhan PDIP hanya 2, yaitu tidak berkoalisi (mengusung calon presiden sendiri) atau masuk kedalam koalisi KIB ataupun koalisi Gerindra – PKB," tukasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved