KPK OTT Suap Perkara MA: 6 Orang Ditahan, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Pemilik Rp 10,78 M "Lolos"

Pada 2013, Sudrajad Dimyati juga mencalonkan diri sebagai hakim agung MA namun gagal karena tersandung dugaan suap terkait "lobi" di toilet.

Penulis: Abdul Qodir | Editor: Acos aka Abdul Qodir
Kolase TribunJakarta.com/Tribunnews
KPK menahan enam orang dari 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), pada Jumat (23/9/2022). Tersangka yang tidak ikut terjaring dalam OTT KPK ini di antaranya hakim agung Sudrajad Dimyati, pemilik kekayaan Rp 10,78 miliar. 

- Desy Yustria menerima Rp250 juta

- Muhajir Habibie menerima Rp850 juta

- Elly Tri Pangestu menerima Rp100 juta

- Sudrajad Dimyati menerima Rp800 juta

"Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pailit," ujar Firli.

Baca juga: Sosok Artidjo Alkostar, Algojo Koruptor yang Tangani Kasus Joko Tjandra dan Tolak PK Ahok

Merujuk situs MA, kasasi itu tercatat dengan nomor perkara 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. 

Sudrajad Dimyati duduk sebagai anggota majelis bersama dengan Hakim Agung Ibrahim.

Sementara Ketua Majelis dipimpin Hakim Agung Syamsul Ma'arif.

Dalam putusan pada 31 Mei 2022, kasasi atas kepailitan itu dikabulkan oleh majelis.

Kasus dugaan suap ini terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK sejak Rabu (21/9/2022). 

Total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu:

Penerima Suap

1. Sudrajad Dimyati (Hakim Agung pada Mahkamah Agung)

2. Elly Tri Pangestu (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung)

3. Desy Yustria (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung)

4. Muhajir Habibie (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung)

5. Redi (PNS Mahkamah Agung)

6. Albasri (PNS Mahkamah Agung)

Para penerima suap dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pemberi Suap

1. Yosep Parera (Pengacara)

2. Eko Suparno (Pengacara)

3. Heryanto Tanaka (Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana)

4. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana)

Adapun 6 tersangka yang ditangkap langsung ditahan penyidik. 

Dalam OTT, KPK menemukan uang 205 ribu dolar Singapura dan Rp50 juta. Uang itu diduga bagian dari suap.

Selain perkara tersebut, KPK menduga ada perkara lain yang diurus oleh Desy Yustria dkk. 

"KPK menduga DY dkk juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh Tim Penyidik," kata Firli.

Baca juga: Bakal Jadi Saksi di Kasus Korupsi Senilai Rp3 M, PNS di Semarang Diduga Ditemukan Tewas Terbakar

Dari rangkaian OTT ini, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka.

Mereka adalah, Sudrajad Dimyati, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung bernama Elly Tri Pangestu, serta PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung Desy Yustria dan Muhajir Habibie.

Kemudian, dua PNS di MA bernama Redi dan Albasri, Yosep Parera dan Eko Suparno selaku pengacara dan dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan Heryanto Tanaka.

Meski begitu, sejauh ini KPK baru menahan enam tersangka.  

Empat orang tersangka lainnya yakni hakim agung c, Redi, Ivan Dwi Kusuma, dan Heryanto Tanaka, belum dilakukan penahanan. Keempatnya tidak termasuk yang diamankan dalam OTT.

KPK Minta Hakim Agung Sudrajad Dimyati Kooperatif: Kalau Tidak Kami Tangkap

Firli menyebut KPK bakal segera mengirimkan surat panggilan kepada keempatnya yang belum ditahan, termasuk hakim agung Sudrajad Dimyati.

KPK minta keempat tersangka tersebut untuk kooperatif dengan datang memenuhi panggilan ke Gedung KPK.

Firli menyebut jika panggilan itu tak diindahkan, pihaknya bakal melakukan pencarian. Serta, bakal dilakukan penangkapan atas keempatnya.

"Kalau tidak kita akan lakukan pencarian dan lakukan penangkapan," ujarnya.

Firli menyatakan, KPK akan menangkap para tersangka yang mangkir.

“Pasti kalau tidak (kooperatif) kita akan melakukan pencarian dan kita akan melakukan penangkapan,” tegasnya.

Profil Sudrajad Dimyati dan Kekayaannya

Sudrajad Dimyati adalah hakim agung MA yang sebelumnya telah menjadi hakim di berbagai pengadilan.

Berdasarkan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hakim agung Sudrajad Dimyati pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2008.

Dikutip dari laman Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Sudrajad Dimyati lahir di Yogyakarta pada 27 Oktober 1957 atau saat ini berusia 64 tahun.

Lulus dari SMAN 3 Yogyakarta, ia menyelesaikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. 

Pada tahun 2012, Sudrajad Dimyati menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Maluku. Sudrajad Dimyati juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku.

Pada tahun 2013, Sudrajad Dimyati menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Saat itu, Sudrajad Dimyati juga menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Baca juga: Capres PDIP Makin Panas: Usai Dewan Kolonel DPR Dukung Puan, Kini Muncul Dewan Kopral untuk Ganjar

Pada tahun 2014, Sudrajad Dimyati terpilih menjadi salah satu hakim agung MA setelah lolos fit and proper test di DPR. Tahun sebelumnya, Sudrajad Dimyati pernah mencalonkan diri sebagai Hakim Agung MA namun gagal.

Pada 2013, Sudrajad Dimyati juga mencalonkan diri sebagai hakim agung MA namun gagal karena tersandung dugaan suap terkait "lobi" di toilet.

Kala itu, ia diduga melakukan lobi dengan anggota DPR Fraksi PKB Baharuddin Nashori di toilet. 

Namun, dugaan suap itu akhirnya dinyatakan MA tak terbukti. 

"Hasil klarifikasi Tim Pengawas MA atas Hakim Sudrajad menyatakan bahwa Sudrajad tidak bersalah," pungkas Kepala Biro hukum dan humas MA Ridwan Mansyur, Jumat, 27 September 2013, sebagaimana diberitakan Kompas.com. 

Sudrajad Dimyati sebagai hakim rutin menyampaikan LHKPN ke KPK sejak tahun 2008.

Tahun 2008, Sudrajad Dimyati melaporkan memiliki harta kekayaan Rp 1,06 miliar. Tahun 2012, harga kekayaan Sudrajad Dimyati meningkat menjadi Rp 2,3 miliar.

Tahun 2013, harta kekayaan Sudrajad Dimyati melonjak menjadi Rp 7,8 miliar. Lalu, saat menjabat hakim agung, harta kekayaan Sudrajad Dimyati tahun 2016 dilaporkan susut menjadi Rp 7,5 miliar.

Sejak saat itu, Sudrajad Dimyati rutin menyampaikan LHKPN setiap tahun. Terakhir kali, Sudrajad Dimyati melaporkan LHKPN pada 31 Desember 2021 dengan jumlah harta kekayaan Rp 10,78 miliar.

Harta kekayaan Sudrajad Dimyati tersebut antara lain berupa tanah dan bangunan senilai Rp 2,45 miliar. Tanah dan bangunan itu berada di 8 lokasi, di Jakarta dan Yogyakarta.

Lalu, harta kekayaan Sudrajad Dimyati berupa alat transportasi senilai Rp 209 juta dan harta bergerak lainnya Rp 40 juta. Harta kekayaan Sudrajad Dimyati lainnya adalah berupa kas dan setara kas senilai Rp 8,07 miliar.

 

 

 

 

 

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved