Penjabat Pengganti Anies Baswedan

Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan Punya Beban Tuntaskan Bangun Jalur Sepeda Sepanjang 535,68 Km

Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan punya beban tuntaskan pembangunan jalur sepeda sepanjang 535,68 Km. Ini bunyi pergubnya.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Sejumlah pengendara sepeda motor melintasi jalur sepeda permanen, di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/3/2021). Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan punya beban tuntaskan pembangunan jalur sepeda sepanjang 535,68 Km. Ini bunyi pergubnya. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan jalur sepeda sepanjang 535,68 km selesai di tahun 2026.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

"Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun jalur pejalan kaki seluas 1.258.594 m⊃2; yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung, dan pada tahun 2026 ditargetkan peningkatan luas menjadi 1.808.594 m⊃2;. Selain itu, telah direncanakan pembangunan lajur sepeda sepanjang 298 km yang terhubung dengan jaringan angkutan umum massal, dan pada tahun 2026 ditargetkan total lajur sepeda sepanjang 535,68 km," bunyi RPD tersebut dikutip TribunJakarta.com, Jumat (23/9/2022).

Padahal, bila merujuk pada unggahan Instagram Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di tahun 2022 DKI baru memiliki 300 km jalur sepeda.

Di mana, dari 114,5 km lajur sepeda yang sudah ada ditambah lagi dengan target tahun ini sepanjang 196,45 km.

Baca juga: Sepeda Jadi Program Prioritas Anies Baswedan, Pemprov DKI Bakal Bangun Jalur Sepeda di 26 Titik

Baca juga: Wujudkan Program Anies Jakarta Ramah Bersepeda, Pemprov DKI Bangun Jalur Sepeda Sepanjang 196,45 Km

Dengan demikian, pembangunan lajur sepeda ini bakal dibebankan pada Pj Gubernur lantaran masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

"Peningkatan-peningkatan tersebut diarahkan utamanya pada lokasi sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder, kawasan pada simpul-simpul transit, kawasan pesisir pantai Jakarta, serta kawasan lainnya yang diatur sebagai pusat layanan perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun rencana induk (master plan) sektoral terkait," lanjut isi RPD tersebut.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved