Program Naturalisasi Sungai Mangkrak, Anies Baswedan Minta Penerusnya Melanjutkan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta penerusnya melanjutkan program normalisasi sungai yang sempat mangkrak di era kepemimpinannya.

Facebook Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Anies meminta penerusnya melanjutkan program naturalisasi sungai yang sempat mangkrak di era kepemimpinannya. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta penerusnya melanjutkan program naturalisasi sungai yang sempat mangkrak di era kepemimpinannya.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026.

Dalam Pergub yang dibuatnya itu, Anies mencanangkan kelanjutan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) kritis dan pengamanan pesisir pantai dengan tujuan untuk mengurangi luas genangan banjir hingga 889,4 meter persegi di tahun 2026.

"Dengan fokus kepada antisipasi debit air yang belum tertampung melalui peningkatan kapasitas eksisting dan desain sistem drainase, pembangunan tanggul pengamanan, dan upaya retensi air," tulis Anies dalam Pergub itu dikutip TribunJakarta.com, Jumat (23/9/2022).

Salah satu upaya yang direncanakan ialah dengan melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas sungai lewat program naturalisasi atau normalisasi.

Baca juga: Parade Peresmian Ala Anies Baswedan Jelang Lengser DKI 1: Dari Puluhan Tower hingga 100 Taman

Program pengendali banjir ini pun diharapkan bisa dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

"Pengadaan tanah untuk naturalisasi/normalisasi sungai pada Kali Ciliwung, Kali Sunter Cipinang Melayu, Kali Angke, Kali Jatikramat, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, dan lainnya yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama pemerintah pusat," ucapnya.

Selain itu, beberapa program pengendalian banjir lainnya juga dicanangkan Anies, yaitu pengoperasian empat sungai, danau, embung, dan waduk (SDEW); pengerukan SDEW; pengoperasian sembilan polder; dan pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase dan sarana prasarana pengendali banjir lainnya.

Kemudian, integrasi ruang terbuka hijau dan biru melalui replikasi Taman Maju Bersama (TMB) di daerah cekungan, naturalisasi sungai, dan waduk.

Terakhir, pembangunan dan peningkatan kapasitas pemanenan air hujan dan sumur resapan hingga pembangunan tanggul pengaman pantai yang menjadi kewajiban Pemprov DKI sepanjang 22 kilometer.

Normalisasi Kali Pesanggrahan dari tumpukan sampah di Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
Normalisasi Kali Pesanggrahan dari tumpukan sampah di Kecamatan Sawangan, Kota Depok. (Pemkot Depok)

Sebagai informasi, program pengendali banjir normalisasi atau naturalisasi mangkrak di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini terjadi lantaran Pemprov DKI tak kunjung melakukan pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai.

Alhasil, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertugas melakukan pekerjaan fisik tak bisa melakukan normalisasi sungai.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved