Tekan Laju Inflasi, Pemkab Tangerang Hapuskan Denda PBB yang Tertunggak Sejak Tahun 2021

Guna menekan laju inflasi, Pemerintah Kabupaten Tangerang menghapuskan denda PBB yang tertunggak dari tahun 2021 dan sebelumnya.

Penulis: Ega Alfreda | Editor: Wahyu Septiana
Kompas. com/net
Guna menekan laju inflasi, Pemerintah Kabupaten Tangerang menghapuskan denda PBB yang tertunggak dari tahun 2021 dan sebelumnya. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Guna menekan laju inflasi, Pemerintah Kabupaten Tangerang menghapuskan denda PBB yang tertunggak dari tahun 2021 dan sebelumnya.

Hal itu untuk menekan dampak inflasi daerah dan peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Dalam rangka menekan inflasi dari kenaikan BBM, Pemkab Tangerang, mengeluarkan kebijakan membebaskan denda PBB dalam setiap tahun pajak," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi, Jumat (23/9/2022).

Namun, penghapusan denda PBB tertunggak ini hanya diberikan kepada masyarakat wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB pada bulan September - Oktober 2022.

Slamet menjelaskan, realisasi penerimaan PBB pada setengah tahun 2022 telah mencapai 300 miliar.

Baca juga: Kabar Gembira! Pemkot Tangerang Beri Potongan Pembayaran PBB Hingga 77 Persen Hari Kemerdekaan

Sementara, pembayaran PBB tersebut, seharusnya jatuh tempo atau masa akhir pembayaran jatuh pada bulan September.

"Karena kebijakan ini kami berikan relaksasi kepada masyarakat sampai akhir Oktober. Dan PBB-PBB tertunggak jika dibayarkan juga tidak dikenakan denda," kata Slamet.

Lanjut dia, kekhawatiran inflasi akibat kenaikan tarif BBM dapat memicu kenaikan harga-harga bahan kebutuhan lainnya.

Ilustrasi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.
Ilustrasi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. (Kompas.com)

Pihaknya juga telah menggratiskan penuh masyarakat WP dengan biaya PBB sebesar Rp 100 ribu.

"Program PBB gratis untuk WP PBB di bawah Rp 100 ribu, karena memang kemampuan ekonomi rendah dan tetap yang di atas Rp 100 Ribu tetap kita kenakan biaya itu," ungkapnya.

Selain penghapusan denda PBB, Pemkab Tangerang juga meningkatkan potensi penerimaan daerah dari Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) di akhir tahun 2022 ini.

Dari rencana penerimaan BPHTB yang  ditarget sebesar Rp 780 miliar dinaikkan menjadi Rp 1triliun.

Hal itu, didasari dari telah tercapainya target penerimaan BPHTB di semester satu 2022 hingga Rp 780 miliar.

"Kita ada potensi juga sampai Rp 1 triliun, ada potensi penambahan 200 miliar lebih. Ini menjadi tantangan kita untuk terus menggedor pengembang setelah selesai administrasi pertanahan untuk membayar BPHTB. Realisasi sudah diatas 118 persen dari target murni 780 miliar," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved