Anies Baswedan Izinkan Warga Jakarta Bangun Rumah 4 Lantai, Politisi PDIP Khawatir Terjadi 2 Hal Ini

Gembong Warsono mengkritisi Gubernur Anies Baswedan soal perizinan yang diberikan ke warga Jakarta untuk membangun rumah tinggal hingga empat lantai.

TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono. Gembong Warsono mengkritisi Gubernur Anies Baswedan soal perizinan yang diberikan ke warga Jakarta untuk membangun rumah tinggal hingga empat lantai. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal perizinan yang diberikan ke warga Jakarta untuk membangun rumah tinggal hingga empat lantai.

Menurutnya, beberapa masalah bakal timbul ketika hal ini terealisasi meski sudah tercantum dalam  Pergub Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Pencanangan DKI Jakarta.

Pertama, ia menyinggung soal masalah kebutuhan air.

Bila dibangun hingga empat lantai, maka kebutuhan airnya bakal menjadi lebih banyak.

"Yang kedua, ketika sudah memperbolehkan bangunan empat lantai, konsekuensinya kebutuhan air kan jadi lebih banyak. Maka kemarin saya minta, salah satu prioritas juga yang harus dikerjakan pemprov adalah soal jaringan air bersih," katanya, Minggu (25/9/2022).

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Jaringan air bersih menjadi hal yang paling vokal disuarakan Gembong.

Sebab, dengan hadirnya jaringan air bersih bisa memperkecil penggunaan air tanah di Jakarta.

Baca juga: Rumah 4 Lantai Boleh Dibangun di Jakarta, Ketua Fraksi PDIP Beri Desakan Serius ke Anies Baswedan

"Supaya kita bisa menghambat penurunan permukaan tanah yang ada di DKI Jakarta. Menurut orang pintar kan setiap tahun ada penurunan tanah sekian tanah, nah itu untuk menghambat penggunaan air tanah."

"Tetapi untuk bisa mengurangi itu kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya Pemprov menyediakan air bersihnya."

"Supaya masyarakat beralih menggunakan air tanah menjadi saluran PDAM," lanjutnya.

Kedua, Gembong mengkhawatirkan adanya gesekan sosial di dalam lingkungan keluarga.

Kolase Foto Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kolase Foto Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Kolase Foto TribunJakarta)

"Terkait empat lantai, aspek hukum msh banyak yang bolong, aspek sosial sendiri kekhawatiran adanya gesekan sosial, di dalam satu rumah empat lantai terdiri dari tiga generasi, ada kakek, anak, cucunya, dari situ apakah bisa timbul gesekan sosial," ungkapnya.

"Ya bisa saja terjadi, misalnya begini, saya punya dua lantai, kita bersamping-sampingan."

"Sampeyan sama sama punya dua lantai, saya tetap dua lantai, sampeyan naik jadi empat lantai, sementara saya punya kolam renang di lantai dua, kolam renang itu privat bagi keluarga, sementara sampeyan empat lantai, kan sampeyan bisa ngintip saya."

"Ya ga boleh lah, yang kaya gini kan gak bisa, makanya saya katakan ini gak bisa," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved