Penjabat Pengganti Anies Baswedan

Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pj Gubernur Jakarta Revisi dan Evaluasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018

Masih banyak kampung kumuh yang sama sekali belum tersentuh oleh program penataan kampung kumuh yang dicanangkan Pemprov DKI, contohnya di Jakbar.

Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth - Masih banyak kampung kumuh yang sama sekali belum tersentuh oleh program penataan kampung kumuh yang dicanangkan Pemprov DKI, contohnya di Jakbar. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Di tengah gedung-gedung pencakar langit di Ibu Kota Jakarta, masih terdapat permukiman kumuh yang menjadi pemandangan di kota metropolitan ini.

Namun sayangnya, penertiban yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan penolakan dari warga yang diiringi protes hingga tangisan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, masih banyak kampung kumuh yang sama sekali belum tersentuh oleh program penataan kampung kumuh yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta, sebagai salah satunya contohnya seperti di Jakarta Barat.

"Hingga saat ini masih banyak permukiman kumuh di Jakarta yang nyatanya belum tersentuh program penataan kampung kumuh. Tidak sejalan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018," kata Kenneth dalam keterangan persnya, Senin (26/9/2022).

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Pemukiman Terpadu, tertera ada 445 rukun warga (RW) yang masuk dalam kategori RW kumuh.

Pada lampiran Pergub tersebut, disebutkan ada 15 RW kumuh yang kondisinya sangat berat, 99 RW kumuh tingkat sedang, 205 RW tingkat ringan dan 126 RW sangat ringan.

Baca juga: Kawasan Kumuh di Jakarta Tersisa 225 RW, Pemprov DKI Temui Sejumlah Permasalahan Besar 

Namun, kenyataannya tidak semua kampung kumuh itu bakal ditata.

Berbasis Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan hanya menargetkan menata 200 kampung kumuh sepanjang periode 2018-2022.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai, perubahan nama jalan tersebut otomatis akan berdampak pada perubahan data administrasi warga setempat
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth(Istimewa)

"Memang ada beberapa kampung yang sudah terlaksana dan beberapa kampung yang belum terlaksana. Dan penataan kampung yang tergolong berhasil itu baru di Kampung Kunir dan Kampung Akuarium," beber Kenneth.

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu meminta kepada Pemprov DKI untuk kembali menggali kebutuhan masyarakat dalam perbaikan lingkungan melalui Community Action Plan (CAP), dan Colaborasi Implementasi Program (CIP).

Diketahui, CAP adalah sebagai kajian dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem CIP.

"Saat ini masih ada sejumlah RW kumuh yang tidak masuk dalam program CAP/CIP, sebagai salah satu contoh, saya mengambil dari Wilayah Jakarta Barat yaitu Kelurahan Kapuk di RW.02, 05, 013; dan Kelurahan Rawa Buaya di RW.01, 03; dan Kelurahan Kedaung Kali Angke di RW.04, 05," kata Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.

Kent pun meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta mendatang harus melakukan evaluasi dan revisi terkait Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Pemukiman Terpadu, karena banyak sekali RW kumuh yang belum terdata di Pergub tersebut.

Baca juga: Anies Baswedan Targetkan Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Jakarta Berkurang 2,26 Persen

"Pergub DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 ini masih jauh dari asas keadilan dan butuh sekali dievaluasi serta direvisi, karena nyatanya masih banyak sekali RW yang tergolong kumuh belum masuk di Pergub ini."

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved