Penjabat Pengganti Anies Baswedan

Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pj Gubernur Jakarta Revisi dan Evaluasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018

Masih banyak kampung kumuh yang sama sekali belum tersentuh oleh program penataan kampung kumuh yang dicanangkan Pemprov DKI, contohnya di Jakbar.

Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth - Masih banyak kampung kumuh yang sama sekali belum tersentuh oleh program penataan kampung kumuh yang dicanangkan Pemprov DKI, contohnya di Jakbar. 

"Harapan saya agar Pj Gubernur ke depan bisa merevisi Pergub ini dan bisa kembali menambah RW-RW kumuh yang belum terdata dalam Pergub No 90 tahun 2018 ini dan agar semua RW yang tergolong kumuh di Jakarta ini bisa mendapatkan hak yang sama dalam hal penataan kampungnya," beber Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.

Namun, Kent pun juga mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan penataan RW kumuh harus tetap mengedepankan sosialisasi terlebih dahulu, jangan malah menjadikan permukiman kumuh itu 'sasaran empuk' untuk melakukan penertiban dengan cara tidak manusiawi.

"Pemprov harus lebih terbuka dalam melakukan dialog dengan warga tentang konsep hingga anggaran dalam melakukan penataan, jangan malah menggunakan dengan cara tindakan kekerasan dan main bongkar saja. Program penataan RW ini harus dilakukan secara manusiawi dan transparan, lebih baik lagi kalau bisa melibatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini."

Selokan di Jalan Mangga Dua Raya, tepatnya depan kawasan Ruko Grand Boutique Mangga Dua, Pademangan, Jakarta Utara, menjadi tempat anak-anak bermain dan berenang, Kamis (4/4/2021).
Selokan kumuh (TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO)

"Pj Gubernur DKI Jakarta ke depannya harus melakukan revisi Pergub DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018, agar kita dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik lagi kepada warga Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini terdapat 11,29 persen atau 225 RW kumuh di ibu kota.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Menurut Anies, terdapat kendala dalam penanganan kawasan kumuh, antara lain pada kewenangan pemerintah yang tidak bisa menyentuh aset privat seperti bangunan dan lahan.

Dia melanjutkan intervensi dari pemerintah terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukimannya mencakup jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Baca juga: Lurah Pastikan Pembangunan Drainase Program Pengentasan RW Kumuh di Sukapura Sudah Disetujui Warga

Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan warga maupun stakeholders lainnya, contohnya melalui kebijakan Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP).

Dia menargetkan permukiman kumuh bakal berkurang sebanyak 9,03 persen atau tersisa 2,26 persen pada 2026. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Banyak RW Kumuh Belum Tersentuh, Anggota DPRD DKI Kenneth: Pergub No 90 Tahun 2018 Harus Dievaluasi

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved