DPRD DKI Ingatkan Pj Gubernur Jika Ingin Lanjutkan Program Sumur Resapan Anies: Harus Dikaji Lagi

Meski begitu, Ida Mahmudah asal Fraksi PDI-Perjuangan ini mewanti-wanti pengganti Anies Baswedan agar melihat seberapa pentingnya sumur resapan

Kolase Tribun Jakarta
Kolase foto Anies Baswedan dan sumur resapan di Jakarta 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta siaapun Pejabat Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden menggantikan Anies Baswedan, mengkaji ulang program sumur serapan jika ingin kembali mengajukan anggaan program tersebut.

Diketahui, pos anggaran program sumur resapan ala Gubernur Anies Baswedan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022, telah dihapus DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Ida Mahmudah asal Fraksi PDI-Perjuangan ini mewanti-wanti pengganti Anies Baswedan agar melihat seberapa pentingnya sumur resapan untuk pengendalian banjir.

"Sumur resapan bagus apa tidak sih? Saya hanya berharap untuk 2023 kalau memang Pemda mau menganggarkan sumur resapan saya minta untuk dikaji betul-betul, titik lokasinya, titik tepatnya, jangan dia bikin sumur resapan baru semeter dua meter di gali sudah keluar air, kan percuma dong bikin sumur resapan," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Rabu (28/9/2022).

Ia juga mengingatkan agar kehadiran sumur resapan tak lagi menuai polemik, sehingga persiapan matang dan pengkajian ulang menjadi faktor penting untuk Pj Gubernur nanti terkait sumur resapan.

Baca juga: Sumur Resapan Anies di Jaksel Kebanjiran, Wagub Ariza Ungkap Penyebabnya: Daya Tampungnya Terbatas

Baca juga: Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan Punya Beban Tuntaskan Bangun Jalur Sepeda Sepanjang 535,68 Km

"Kedua titik sumur resapan ini tidak membuat resah masyarakat. Kita lihat saja kantor kelurahan, bisa 17 bisa 23 titik, satu kantor kelurahan halamannya dibuat sumur resapan. Kenapa? Karena kajiannya yang tidak matang. Nah ini jangan sampai terjadi lagi di 2023," pungkasnya.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan tiga nama Pj Gubernur DKI Jakarta sebagai pengganti Gubernur Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022, ke Menteri Dalam Negeri.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022). (Nur Indah Farrah Audina/TribunJakarta.com)

Nantinya, Pj Gubernur DKI Jakarta tetap akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. 

Adapun ketiga nama itu adalah Kasetpres Heru Budi, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Anggaran sumur resapan di hapus dalam APBD DKI 2022

Anggaran untuk pembuatan sumur resapan resmi dihapus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022.

Setelah menimbulkan polemik lantaran banyak yang menyoroti soal efektivitasnya, kini anggaran untuk sumur resapan dalam APBD DKI tahun 2022 resmi dicoret.

"Waktu di pembahasan di komisi D dengan eksekutif dengan dinas terkait, yaitu Dinas SDA sumur resapan masih ada (dananya) Rp122 miliar. Waktu finalisasi atau pembahasan anggaran dengan TAPD banyak komplain dari anggota banggar, bahwa ada beberapa titik menurut mereka pembangunan sumur resapan ini tidak efektif yang akhirnya diputuskan oleh banggar di nol kan," jelasnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah saat dikonfirmasi, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Target Rumah DP 0 Rupiah Diturunkan, Wagub Ariza Singgung Masa Bakti Pj Gubernur Pengganti Anies

Baca juga: Setelah Ciliwung, Pemprov DKI Survei Lokasi Buat Bangun Saringan Sampah di Kali Pesanggrahan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan keputusan penghapusan satu diantara program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah diketuk palu saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung pada Rabu (25/11/2021) lalu.

"Di nol kan dari forum banggar kemarin. Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 miliar. Kalau di banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya di nol kan," jelasnya.

Meski tak merinci alasan dibalik penghapusan anggaran ini, politisi Nasdem ini tetap menilai bahwa sumur resapan belum bisa mengatasi genangan dan banjir di Ibu Kota.

"Saya melihat, mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu. Ini banggar besar yang memutuskan artinya ini kalau keputusan banggar besar berarti kan itu kan sudah ada kesepakatan secara bersama ya gitu, yang memutuskan pimpinan dari ketua pelaksana banggar tersebut," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved