Pulau G Belum Bisa Jadi Permukiman, Anak Buah Anies Baswedan Beberkan Alasannya

Pemprov DKI Jakarta mengklaim belum bisa menjadikan Pulau G Teluk Jakarta sebagai permukiman. Ini alasannya.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto udara kawasan proyek reklamasi di Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). Pemprov DKI Jakarta mengklaim belum bisa menjadikan Pulau G Teluk Jakarta sebagai permukiman. Ini alasannya. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta mengklaim belum bisa menjadikan Pulau G Teluk Jakarta sebagai permukiman.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Heru Hermawanto saat rapat kerja di Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022) kemarin.

Meski sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta, anak buah Gubernur Anies Baswedan itu memastikan pemanfaatan ini belum bisa dilakukan.

Alasannya, kata dia, lantaran zona ambang yang belum terwujud. Sebab, semua pemanfaatan ruang dikaitkan dengan zona ambang atau kawasan.

"Nah begitu, kemudian yang tadi akhir yang belum wujud (Pulau G) gitu, ini memang di dalam ketentuan prinsipnya kita itu di rencana detail itu manakala sudah ada garis atau kebijakannya baru bisa kita tuangkan sebenarnya," ujarnya di lokasi.

Selain itu, peruntukan detail Pulau G perlu pengkajian lebih lanjut.

Baca juga: Wagub DKI Riza Patria Pastikan Gubernur Anies Segera Terbitkan Izin Reklamasi Pulau G

Di mana, pengkajian ini bakal tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Namun sejauh ini Pemprov DKI Jakarta masih terganjal dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak pengembang.

"Nah begitu, makanya di kami itu sulit sebenarnya, manakala ini belum ada arahannya. Arahan itu bisa dimuat di dalam RTRWnya atau di dalam PKSnya. Nah ini yang sebenarnya prosesnya cukup panjang, pada saat dia pertama melakukan konsep PKS pembangunannya ini konsep awal arahan itu juga muncul sebenarnya," ungkapnya.

"Jadi kita pun takkan pernah kecuali kalau kayak Pemprov itu kerjain sendiri, maka kita bisa langsung menetapkan. Kita langsung gariskan deh untuk ini gitu," tandasnya.

Dilansir dari kompas.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelaskan maksud kawasan Pulau Reklamasi Pulau G diarahkan untuk permukiman yang tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Baca juga: MA Minta Anies Terbitkan Izin Reklamasi Pulau G, PDIP: Waktunya Gubernur Jalankan Putusan Pengadilan

Untuk diketahui, kawasan pulau reklamasi Pulau G diarahkan untuk permukiman dalam Pasal 192 nomor (3) Pergub Nomor 31 Tahun 2022.

Bunyinya yakni, "Kawasan Reklamasi Pulau G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk kawasan pemukiman,".

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved