7 Bulan Tak Juga Terealisasi, KRMP Kembali Tagih Janji Anies Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok

KRMP dalm orasinya menyinggung soal janji kampanye Anies Baswedan sewaktu jadi calon gubernur pada Pilgub 2017 lalu, sembari membunyikan kaleng biskui

TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah
Kelompok warga dari Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) kembali berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022). Pengunjuk rasa kembali menuntut Anies Baswedan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Pengusaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau penggusuran. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) kembali menggeruduk Kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Sebab, setelah gelar unjuk rasa tujuh bulan lalu, namun tuntutan pencabutan Pergub DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Pengusaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak, tak kunjung dilakukan Anies Baswedan.

Pergub tersebut diterbitkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016 dan jada payung hukum penggusuran di Ibu Kota.

"Tujuh bulan telah berlalu sejak Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) melayangkan surat permohonan pencabutan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 207/2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Namun hingga hari ini, warga justru digantung atas ketidakpastian pencabutan Pergub tersebut," bunyi keterangan tertulis KRMP, Jumat (30/9/2022).

KRMP dalm orasinya menyinggung soal janji kampanye Anies Baswedan sewaktu jadi calon gubernur pada Pilgub 2017 lalu, sembari membunyikan kaleng biskuit.

Baca juga: Anies Baswedan Dapat Aduan Patung Selamat Datang Tertutup, Revitalisasi Halte TJ Tetap Berlanjut

Apalagi tuntutan mereka justru belum terealisasi padahal masa jabatan Anies bakal berakhir pada 16 Oktober 2022  mendatang.

"Kilas balik pada masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam, “Membangun tanpa Menggusur”
adalah janji politik Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa penggusuran sangat tak sesuai dengan
kemanusiaan," lanjutnya.

Kelompok warga dari Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) kembali berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022). Pengunjuk rasa kembali menuntut Anies Baswedan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Pengusaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau penggusuran.
Kelompok warga dari Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) kembali berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022). Pengunjuk rasa kembali menuntut Anies Baswedan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Pengusaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau penggusuran. (TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah)

Berangkat dari hal ini, KRMP mendesak mendesak kembali Gubernur Anies untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016, yang melegitimasi penggusuran paksa dengan menggunakan kekerasan dari aparat.

Serta, bersama masyarakat merumuskan Peraturan Gubernur tentang peta jalan reforma agraria di
DKI Jakarta berdasarkan prinsip pemenuhan hak atas tanah dan prinsip reforma agraria sejati
sesuai UU Pokok-Pokok Agraria.

Baca juga: Anies Baswedan Dapat Aduan Patung Selamat Datang Tertutup, Revitalisasi Halte TJ Tetap Berlanjut

Berikut 7 alasan dan catatan penting dari KRMP kenapa Pergub DKI 207/2016 harus dicabut:

1. Pergub bentuk eigenrichting (main hakim sendiri);
2. Pergub melangkahi kekuasaan kehakiman;
3. Pergub melegalkan keterlibatan aparat tidak berwenang dalam Penggusuran;
4. Pergub melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
5. Pergub Melanggar Hak Konstitusional Warga;
6. Pergub Melanggar Hak Asasi Manusia; dan
7. PERPU 51/1960 yang menjadi dasar pembentukan Pergub tidak sesuai kontekstual dan tidak
sesuai dengan kebutuhan warga DKI Jakarta, karenanya pencabutan Pergub DKI 207/2016
harus dilakukan.

 
 
 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved