Jangan Salah Kaprah! Ini Perbedaan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober dengan Hari Lahir Pancasila

Pada 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila ini berbeda dengan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni.

Editor: Muji Lestari
setkab.go.id
Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan salah kaprah! Ini perbedaan Hari Kesaktian Pancasila dengan Hari Lahir Pancasila 

Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Baca juga: Kumpulan Ucapan Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Cocok Buat Status di Medsos

Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan "Lahirnya Pancasila" oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Pada kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut.

Sejak tahun 2017, hari tersebut resmi menjadi hari libur nasional.

Berdasarkan catatan kompas.com yang ditulis Diasma Sandi Swandaru berjudul Mencari Kesaktian Pancasila menjelaskan bagaimana Hari Kesaktian Pancasila.

1 Oktober adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Peringatan ini menyusul dikeluarkannya SK No 153/1967 27 September 1967 oleh Presiden Jenderal Soeharto.

Hal ini dilatarbelakangi terjadinya peristiwa tragedi berdarah yang menewaskan enam jenderal pada 30 September 1965.

Upacara 

Sejak peristiwa itu, serangkaian peringatan gencar dilakukan, dari pemasangan bendera setengah tiang, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pembuatan Monumen Pancasila, dan pemberian gelar sebagai Pahlawan Revolusi terhadap korban gerakan itu.

Maka tidak heran bila instansi pemerintah dan sekolah wajib melaksanakan upacara bendera.

Pemerintah waktu itu meyakini, hal tersebut adalah pertarungan ideologi Pancasila dengan komunisme.

Genderang perang terhadap komunis langsung ditabuh.

Ilustrasi Pancasila
Ilustrasi Pancasila (KOMPAS/TOTO SIHONO)

Aksi sapu bersih telah menewaskan lebih dari 500.000 warga, dan ribuan warga lain dipenjara tanpa pernah ada proses pengadilan karena mereka di cap komunis dan anti-Pancasila.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved