Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dan Mengangkat Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam RKHUP

Wakil Kepala BPIP Dr. Drs. Karjono, SH, MHum mengemukakan pentingnya aktualisasi Pancasila dalam ideologi bangsa.

ISTIMEWA
Cucu tertua alamarhum Sabam Sirait yakni Yoshua Sirait memberikan cendramata kepada wakil ketua BPIP Dr Karjono dalam seminar yang diselenggarakan bersama oleh Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI), Pengurus Nasional Perkumpulan Senior (PNPS) GMKI, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Program Doktor Hukum UKI dan Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) dalam rangka memperingati satu tahun wafatnya Sabam  Sirait, Kamis (29/9/2022) sore. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Drs. Karjono, SH, MHum mengemukakan pentingnya aktualisasi Pancasila dalam ideologi bangsa.

Mengutip Soekarno mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara karena sebelumnya Pancasila sebagai dasar negara. 

Hal itu disampaikan Karjono dalam Seminar Mencermati RKUHP dalam Merawat Ideologi Pancasila diselenggarakan di Aula Pascasarjana Kampus UKI Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022) sore dalam rangka mengenang satu tahun wafatnya Sabam Sirait.  

“Sejarah RKUHP tidak terlepas dari KUHP warisan Kolonial Belanda. Pertama  tahun 1963 dibuat seminar. Kemudian tahun 1964 dibentuk perumus. Namun baru tahun 1970 dibuat panitia perumus. Pada periode 2014-2019 periode pembahasan di DPR tingkat pertama untuk menyepakati draf RKUHP dibahas multiyears,” jelasnya. 

Menurutnya, urgensi  RKUHP di Indonesia sangat penting karena perlu hukum sendiri yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, adat dan lainnya.

Baca juga: Tokoh dan Keluarga Nyekar Bersama Kenang Satu Tahun Sabam Sirait di TMP Kalibata

Dalam RKUHP banyak solusi-solusi dikandung. BPIP sendiri ada 25 regulasi dengan indikator menerapkan Pancasila

“Mohon maaf kami (BPIP) akan memotret dari aspek Pancasila,” ujarnya. 

Dia mencontohkan Pasal 1 dan Pasal 2, ini sangat Pancasila. Tujuan pemidanaan Pasal 5 adalah refleksi Pancasila melindungi HAM, nilai kehidupan dan lainnya. 

Meski demikian, menyinggung pidana mati, yang diatur Pasal 67, 98 dan sebagainya  RKUHP berpotensi tidak sesuai dengan nilai Pancasila terkait harkat dan martabat. 

Seminar yang diselenggarakan bersama oleh Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI), Pengurus Nasional Perkumpulan Senior (PNPS) GMKI, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Program Doktor Hukum UKI dan Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) dalam rangka memperingati satu tahun wafatnya Sabam  Sirait, Kamis (29/9/2022) sore.
Seminar yang diselenggarakan bersama oleh Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI), Pengurus Nasional Perkumpulan Senior (PNPS) GMKI, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Program Doktor Hukum UKI dan Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) dalam rangka memperingati satu tahun wafatnya Sabam  Sirait, Kamis (29/9/2022) sore. (ISTIMEWA)

Penegakan hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Kalau penegakan hukum  atau aturan hukum tidak baik tetapi masih ada budaya hukum. 

"UU Pertanahan itu eksklusif hak milik. Tapi terkait hak ulayat adat bisa berbeda. Untuk itu Presiden konsisten dalam hal ini memberikan sertifikat," katanya.

Sementara Rektor UKI 2014-2018 Maruarar Siahaan mengatakan, ada banyak kasus dan masalah melanda bangsa Indonesia saat ini. 

“Kita baru disuguhi berita, ada Hakim Agung yang korupsi, belum lagi kasus Sambo dan berbagai masalah lainnya. Jadi seolah keadilan itu sudah luntur,” kritik mantan Hakim Konstitusi itu.

Dia juga menyoroti fakta yang ironis bahwa ada Bupati/Walikota yang menolak izin rumah  ibadah atau gereja.

Baca juga: Anggota Dewan Pengarah BPIP Andreas Yewangoe Dukung Sabam Sirait menjadi Pahlawan Nasional

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved