Pulau G Bakal Dijadikan Permukiman, Wagub Ariza Wanti-Wanti Pengembang Soal RDTR dan RTRW

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara menyoal kawasan Pulau Reklamasi Pulau G diarahkan untuk permukiman.

TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Wagub Ariza) buka suara menyoal kawasan Pulau Reklamasi Pulau G diarahkan untuk permukiman.

Hal ini menyusul pernyataan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto yang mengklaim pembangunan ini belum bisa diwujudkan di Pulau G Teluk Jakarta itu.

"Ya semua pembangunan yang ada di Jakarta tidak kecuali di Pulau G itu harus sesuai dengan RTRW, RDTR yang ada. Jadi pengembang di mana pun di DKI Jakarta  harus menyesuaikan dengan itu," ujarnya, Kamis (29/9/2022) malam.

Sebagai informasi, pembangunan permukiman di pulau reklamasi itu tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Namun lantaran zona ambang yang belum terwujud maka peruntukan detail Pulau G perlu pengkajian lebih lanjut.

Baca juga: PDIP Dorong Pemprov DKI Jadikan Pulau G Permukiman untuk Masyarakat Kecil

Pengkajian lanjutan ini pun bakal tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sayangnya, sejauh ini Pemprov DKI Jakarta masih terganjal dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak pengembang.

"Nanti kita liat peruntukannya seperti apa di RDTR, RTRW disitu, kemudian juga yang paling penting, seperti yang kami sampaikan semua wilayah DKI itu gak ada yang ekslusif ya semua harus dapat, terbuka bagi siapa aja dan juga," lanjutnya.

"Ya artinya kalau ada asumsi tertutup kan tidak diperkenankan tidak dibolehkan dan juga nanti peruntukannya seperti yang sudah sering disampaikan nantikan tentu disitu akan disesuaikan apakah permukiman, ada komersil, ada perkantoran, memerhatikan lingkungan dan tentu ruang terbuka hijau," tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendorong Pemprov DKI Jakarta bangun permukiman di Pulau G Teluk Jakarta untuk masyarakat menengah ke bawah.

Diketahui, kebijakan Pulau G Teluk Jakarta yang diarahkan sebagai permukiman tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Meski sejauh ini belum terealisasi, namun anggota Fraksi PDI-Perjuangan tersebut telah mewanti-wanti Pemprov DKI.

Ida mengingatkan agar pembangunan permukiman ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah bukan untuk kalangan atas.

"Yang pertama harapan saya tidak ada ketimpangan antara menengah ke atas ke menengah ke bawah. Kan bisa aja mereka membangunkan untuk padat pendudukan boleh dong, kan kita masih berharap bahwa mereka ikhlas untuk membangunkan untuk penduduk yang menengah ke bawah," ucapnya setelah rapat Komisi D DPRD DKI, Rabu (28/9/2022).

Lebih baik, pembangunan permukiman itu lebih condong ke arah rumah susun.

Tujuannya agar masyarakat menengah ke bawah bisa mengakses lantaran biaya sewa yang terjangkau.

"Jangan penduduk menengah ke bawah yang ukurannya kecil, harganya tetap mahal. Iya benar (rusunawa). Itu yang dibutuhkan masyarakat DKI Jakarta karenakan rusunawa ini memang sangat diharapkan karenakan luar biasa. Kami dari komisi D ini mendapat WhatsApp maupun keluhan masyarakat untuk mendapatkan rusunawa. Berartikan memang sangat dibutuhkan masyarakat," ungkapnya.

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved