Kemendagri Dukung Rancangan PKPU yang Dibuat KPU, Dirjen Polpum Ingatkan Keamanan dan Data Pribadi

Kemendagri menghadiri RDP bersama DPR dan KPU, Bawaslu, DKPP mematangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Bahtiar mengingatkan keamanan data pribadi.

Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan, RDP dilaksanakan untuk memastikan sejumlah poin yang terdapat dalam PKPU. Bahtiar mengingatkan keamanan data pribadi. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilu yang terdiri KPU, Bawaslu, dan DKPP, untuk mematangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Rapat yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Senin (3/10/2022) dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Mewakili pemerintah, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan, RDP dilaksanakan untuk memastikan sejumlah poin yang terdapat dalam PKPU.

“Ada sejumlah aturan dalam PKPU ini harus kita clear-kan antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan anggota Komisi II DPR RI,” kata Bahtiar, Senin (3/10/2022).

Pihaknya juga mendukung Rancangan PKPU yang telah dibuat oleh KPU.

Meski begitu, ia menilai ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan, terutama menyangkut keamanan data pribadi sebagai salah satu syarat pencalonan calon perseorangan.

Baca juga: Bahtiar Peringkat Teratas Calon Pj Gubernur DKI Versi Survei Trust Indonesia, Marullah Posisi Dua

“Kami juga memberikan tekanan pada PKPU, calon perseorangan peserta Pemilu, memang dalam verifikasi ini perlu kehati-hatian bagi KPU, jangan sampai menimbulkan kerugian masyarakat, terutama pencatutan nama."

"Jangan sampai memberi dukungan dan potensi adanya kebocoran data pribadi, sehingga perlu dijamin data kerahasiaan, data pribadi masyarat yang dikumpulkan KTP-KTP-nya itu,” ujarnya.

“Sehingga saya pikir (aturan) hukum ini yang dibuat PKPU mungkin sudah cukup baik, tentu menjadi bahan kita untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan KPU supaya data-data pribadi dimaksud ini jangan menjadi masalah di kemudian hari,” lanjut Bahtiar.

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan Webinar Sosialisasi Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 di Millenium Hotel Sirih, Jakarta yang dipimpin oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar.
 Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar. (Dok Kemendagri)

RDP tersebut juga menyepakati Rancangan PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu, Rancangan PKPU tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, kemudian Rancangan PKPU tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu, serta Rancangan PKPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Selain Bahtiar, RDP dihadiri oleh Ketua KPU beserta anggota, Ketua Bawaslu beserta anggota, dan Ketua DKPP beserta anggota. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved