Anies Baswedan Bakal Cabut Pergub Penggusuran 207/2016 Era Ahok Sebelum Lengser

Hal itu berarti pencabutan Pergub tentang penggusuran itu akan menjadi salahs atu kebijakan terakhir Gubernur Anies baswedans ebelum lengser.

Facebook Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lee Kuan Yew School of Public Policy 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 dicabut sebelum 16 Oktober 2022.

Hal itu berarti pencabutan Pergub tentang penggusuran akan menjadi salah satu kebijakan terakhir Gubernur Anies baswedan sebelum lengser.

"Hasil negosiasi antara KRMP akhirnya menghasilkan 3 poin penting kelanjutan dari proses pencabutan Pergub DKI207/2016. (Poin nomor tiga), Pergub 207/2016 akan dicabut sebelum 16 Oktober 2022," katanya, Selasa (4/10/2022).

Adapun dua poin lainnya yang dihasilkan dari audiensi pada Senin (3/10/2022) antara KRMP dan pihak Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, surat perubahan Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propem Pergub) sedang dalam proses koreksi di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Bursa Capres 2024: Saat Anies Baswedan Dipilih NasDem, Ganjar Pranowo Diajak Jokowi Naik Mobil RI 1

Kedua, surat Permohonan Fasilitasi sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan kedua surat tersebut (Surat Perubahan Propem Pergub dan Surat Fasilitasi) akan dikirimkan paling lambat 4 Oktober 2022.

Diwartakan sebelumnya, Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) kembali menggeruduk Kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Pasalnya, setelah tujuh bulan berlalu, tuntutan warga yang tergabung dalam KRMP ini belum juga terealisasikan.

Adapun tuntutan mereka yakni mendesak orang nomor satu di DKI itu mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 yang diterbitkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

"7 bulan telah berlalu sejak Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) melayangkan surat permohonan pencabutan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 207/2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (“Pergub DKI 207/2016”). Namun hingga hari ini, warga justru digantung atas ketidakpastian pencabutan Pergub tersebut," bunyi keterangan tertulis KRMP, Jumat (30/9/2022).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022). (TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

Baik dalam rilis maupun orasinya, KRMP menyinggung soal janji kampanye Anies pada Pilgub 2017 lalu.

Sembari membawa kaleng bekas biskuit yang dibunyikan, orasi terus terdengar dari mobil komando.

Apalagi tuntutan mereka justru belum terealisasi padahal masa jabatan Anies bakal berakhir pada 16 Oktober 2022  mendatang.

"Kilas balik pada masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam, “Membangun tanpa Menggusur” adalah janji politik Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa penggusuran sangat tak sesuai dengan kemanusiaan," lanjutnya.

Berangkat dari hal ini, KRMP mendesak mendesak kembali Gubernur Anies untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016, yang melegitimasi penggusuran paksa dengan menggunakan kekerasan dari aparat.

Serta, bersama masyarakat merumuskan Peraturan Gubernur tentang peta jalan reforma agraria di DKI Jakarta berdasarkan prinsip pemenuhan hak atas tanah dan prinsip reforma agraria sejati sesuai UU Pokok-Pokok Agraria.

Berikut 7 alasan dan catatan penting dari KRMP kenapa Pergub DKI 207/2016 harus dicabut:

1. Pergub bentuk eigenrichting (main hakim sendiri);
2. Pergub melangkahi kekuasaan kehakiman;
3. Pergub melegalkan keterlibatan aparat tidak berwenang dalam Penggusuran;
4. Pergub melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
5. Pergub Melanggar Hak Konstitusional Warga;
6. Pergub Melanggar Hak Asasi Manusia; dan
7. PERPU 51/1960 yang menjadi dasar pembentukan Pergub tidak sesuai kontekstual dan tidak
sesuai dengan kebutuhan warga DKI Jakarta, karenanya pencabutan Pergub DKI 207/2016
harus dilakukan.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved