Ketua DPD RI Minta Presiden Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi karena Utang Pemerintah Makin Membengkak

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi karena utang pemerintah semakin membengkak.

Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi karena utang pemerintah semakin membengkak. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi karena utang pemerintah semakin membengkak.

Hingga akhir Juli 2022, utang pemerintah diketahui mencapai Rp7.163 triliun.

Belum lagi pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp400 triliun tahun ini.

Terlebih, dalam nota rancangan APBN tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan jika pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp700 triliun.

Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat treatment khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Ini angka yang sangat besar, dan fakta sumber dari Pajak tidak mampu mengcover. Apalagi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang angkanya segitu-gitu aja, sehingga utang baru menjadi jalan keluar terus menerus,” kata LaNyalla, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Dukung Polri Percepat Investigasi Tragedi Kanjuruhan

Ditegaskannya, saat ini dunia dihadapkan pada badai resesi sekaligus ancaman krisis pangan dan energi.

Kondisi ini memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong Polri segera melakukan investigasi tragedi Kanjuruhan yang menelan seratusan lebih nyawa. 
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong Polri segera melakukan investigasi tragedi Kanjuruhan yang menelan seratusan lebih nyawa.  (HO/TribunJakarta.com)

Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk fokus menjaga kondisi perekonomian nasional agar terus stabil.

“Salah satu cara bisa dengan melakukan evaluasi atas program dan proyek strategis nasional yang bisa ditunda atau dialihkan term waktunya,” tukasnya.

Senator asal Jawa Timur itu juga menegaskan, sektor industri nasional kita belum mampu bergerak secara signifikan.

Apalagi iklim investasi kian menurun.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Agustus 2022, utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun.

Baca juga: Jelaskan Pelanggaran Etik, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Minta BK Berhentikan Fadel Muhammad

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut naik Rp73 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Juli 2022 yang senilai Rp7.163 triliun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved