Beberapa Hari Lagi Anies Lengser, BPK Temukan Sederet Masalah Pengelolaan KJP Plus dan KJMU

Permasalahan pertama yang disorot BPK RI adalah soal regulasi dan pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU yang belum sepenuhnya menghasilkan data

Kompas.com/Amdri Donnal Putera
Anies Baswedan sewaktu Calon Gubernur DKI Jakarta memamerkan replika KJP Plus saat berkunjung ke RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (12/11/2016). Terkini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Jelang lengsernya Anies Baswedan lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Permasalahan pertama yang disorot BPK RI adalah soal regulasi dan pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU yang belum sepenuhnya menghasilkan data yang valid.

Pasalnya, belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengatur periode pendataan calon penerimaan program KJP Plus dan KJMU.

"Permasalahan ini antara lain terjadi karena regulasi yang terkait dengan pendataan dan penerima kriteria belum sepenuhnya mendukung program KJP Plus dan KJMU," demikian isi laporan BPK dikutip TribunJakarta.com, Rabu (5/10/2022).

"Pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU berpotensi belum dapat menjangkau seluruh peserta didik yang memiliki risiko sosial," sambungnya.

Baca juga: PDIP dan Demokrat Kompak Soroti Raperda APBD 2022 Soal Pendidikan: Rehabilitasi Sekolah dan KJP Plus

Selain itu, pendataan yang dilakukan dinilai belum sepenuhnya melalui verifikasi dan validasi data yang mendukung dengan sumber daya yang memadai.

"Akibatnya, penyaluran KJP Plus dan KJMU belum seluruhnya tepat sasaran," ujarnya.

Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat
Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat (net)

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Kepala Dinas Pendidikan DKI untuk menyempurnakan Pergub atau Juknis terkait KJP Plus dan KJMU.

Khususnya, soal sasaran penerima yang memenuhi kriteria, serta pendataan calon penerima bantuan dengan melibatkan satuan pendidikan dalam menjaring dan mengusulkan calon penerima KJP Plus dan KJMU.

Pendistribusian kartu dan buku tabungan KJP Plus dan KJMU pun jadi sorotan BPK.

Pasalnya, pendistribusian yang dilakukan selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat waktu.

"Permasalahan ini terjadi sejak pembuatan rekening dan kartu ATM atas penerima baru KJP Plus dan KJMU. Tahapan ini belum dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan data yang valid, belum didukung dengan sumber daya yang memadai," ucapnya.

"Serta belum sesuai waktu yang ditentukan, sehingga kartu ATM dan/atau buku tabungan KJP Plus dan KJMU belum didistribusikan sesuai dengan waktu yang disepakati," sambungnya.

Baca juga: Kemarin Anies Baswedan Dideklarasikan Jadi Capres 2024, Kini Jakarta Langsung Dikepung Banjir

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved