Wakil Ketua BKSAP Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di P20

Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia menghadapi perubahan iklim dalam forum P20.

Istimewa
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) dengan tema "How can parliaments help reach emission reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in timer of multiple crises?" 

TRIBUNJAKARTA.COM JAKARTA -  Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia menghadapi perubahan iklim dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20).

Diskusi tersebut bertemakan "How can parliaments help reach emission reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in timer of multiple crises?"

Dalam sesi tersebut, Putu mengatakan bahwa dalam mengatasi perubahan iklim, parlemen memiliki peran yang dalam menentukan perumusan kebijakan melalui tiga fungsinya yakni legislatif, anggaran dan pengawasan. 

Salah satunya adalah dengan memastikan undang-undang yang dibuat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Dalam konteks ini, kita harus memastikan bahwa undang-undang atau tindakan tentang perubahan iklim bersifat inklusif, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan tiga pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, yang sangat penting selama fase pemulihan pandemi Covid-19," kata Putu di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: Putu Supadma Ingatkan Pengelola Museum untuk Berinovasi Demi Bangkit dari Pandemi

Untuk mewujudkan hal tersebut, Putu berpandangan bahwa anggota parlemen harus mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perubahan iklim

Hal ini berarti sebagai anggota parlemen harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia yang non diskriminasi, berbasis kesetaraan, akuntabilitas, dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) dengan tema
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) dengan tema "How can parliaments help reach emission reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in timer of multiple crises?" (Istimewa)

Lebih lanjut, dari segi peraturan undang-undang, Politikus Demokrat itu mengatakan Indonesia sendiri telah mengadopsi undang-undang, peraturan dan langkah-langkah dalam usaha menghadapi perubahan iklim tersebut. Diantaranya adalah melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional serta DPR RI yang saat ini sedang dalam proses pengesahan RUU Energi Baru dan  Energi Terbarukan (RUU EBET).

Baca juga: Putu Supadma Ingatkan Pengelola Museum untuk Berinovasi Demi Bangkit dari Pandemi

Selain itu, Indonesia juga sejauh ini telah memastikan berbagai hal dalam implementasinya. 

Meski demikian, Putu menilai aksi-aksi tersebut tidak hanya bisa dilakukan Indonesia dalam level nasional, tetapi membutuhkan perhatian bersama semua negara.

"Meski kita sudah melakukan berbagai implementasi di Indonesia dan di level nasional, kita tahu bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi perubahan iklim itu sendiri, tentu saja seperti yang ada dalam SDG’s Goals No. 17 Partnership for The Goals, ini harus menjadi Perhatian bersama," jelasnya.

Untuk itu, Putu berharap dalam agenda P20, akan memperkuat kerja sama antar negara dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. 

"Masih banyak yang bisa dan harus kita lakukan terkait aksi untuk perubahan iklim. Saya juga sangat berharap bahwa KTT P20 besok, yang akan membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, akan semakin memperkuat kerja sama kita dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. Kita harus bertindak secara kolektif, kecuali dampaknya akan lebih parah," tutupnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved