Raperda Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Idris Beri Penjelasan: Tak Sentuh Ibadah Pribadi

Wali Kota Depok Mohammad Idris membeberkan secara detail ihwal rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Religius yang telah ditolak Kemendagri.

Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Wali Kota Depok Mohammad Idris membeberkan secara detail ihwal rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Religius yang telah ditolak Kemendagri 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Wali Kota Depok Mohammad Idris membeberkan secara detail ihwal rancangan peraturan daerah (Raperda) kota religius yang telah ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Melalui siaran Youtube resmi miliknya, Idris mengatakan bahwa Rancangan Perda Kota Religius ini dibentuk untuk mewujudkan masyarakat Kota Depok yang religius dan berbudaya.

“Kita mengistilahkannya raperda PKR (Perda Kota Religius), rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota religius ya. Ini kata religius adalah bagaimana kita mau mewujudkan warga masyarakat Depok sesuai dengan misi Kota Depok yang ketiga,” jelas Idris dilansir dalam akun Youtube resmi miliknya, Kamis (6/10/2022).

“Di periode 2021-2026 yaitu mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya, yang berbasiskan ketahanan keluarga atau berbasiskan kebhinekaan. Itu misi ketiga dan itu dicantumkan di dalam RPJMD Kota Depok 2021-2026,” timpalnya.

Rancangan PKR yang ia maksudkan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, kesejahteraan elemen penunjangnya, hingga kualitas sarana dan prasarana keagamaan yang tidak disentuh oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama.

Baca juga: Pantun Untuk Ultah ke 51 Ridwan Kamil Dari Wali Kota Depok : Jalan-Jalan ke Situ

Selanjutnya, Idris mengatakan alasan lain dari dibentuknya Rancangan Perda Kota Religius ini adalah untuk menguatkan kerukunan umat beragama.

“Penguatan umat beragama memang benar lewat FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), itu resmi. Itu yang kita ada hibah FKUB. Nanti kalau ada peraturan daerahnya, FKUB itu bisa kita lakukan bukan hibah, tapi belanja langsung dari APBD lewat dinas terkait atau asisten terkait atau langsung kepala daerah,” ungkapnya.

Idris berujar dasar lain dari pembentukan raperda ini adalah untuk mengatasi masalah sosial melalui kegiatan pembinaan keagamaan.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, saat dijumpai wartawan di Alun-Alun Kota Depok, Senin (19/9/2022).
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, saat dijumpai wartawan di Alun-Alun Kota Depok, Senin (19/9/2022). (Dwi Putra Kesuma/TribunJakarta.com)

“Makanya kita membentuk tim pembimbing rohani untuk seluruh agama, sekali lagi pembimbing rohani untuk agama-agama yang diakui oleh pemerintah,” tegasnya.

Terakhir, ia menegaskan bahwa Raperda Kota Religius ini tidak menyentuh menyentuh persoalan yang sifatnya personal.

“Nah jadi PKR ini tidak menyentuh persoalan-persoalan ibadah ritual pribadi, bagaimana seharusnya gereja, klenteng, masjid, pakaian apa yang harus digunakan, tidak sama sekali menyentuh hal-hal yang bersifat personal. Tapi yang bersifat bagaimana kemaslahatan keagamaan yang tidak disentuh oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, seperti itu PKR,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved