Anies Baswedan Kasih Dana Hibah Rp27,5 Miliar, Golkar Harap Angkanya Dinaikan: Banyak yang Gak Paham

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco berharap dana hibah partai politik di tahun 2023 bisa dinaikan.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco saat ditemui di kantornya Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019) - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco berharap dana hibah partai politik di tahun 2023 bisa dinaikan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco berharap dana hibah partai politik di tahun 2023 bisa dinaikan.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalurkan dana hibah untuk partai politik (parpol) tahun anggaran 2022 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Adapun besaran dana hibah untuk parpol ini senilai Rp27,5 miliar.

Meski demikian, besaran dana hibah ini disesuaikan dengan jumlah suara yang diterima saat pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu, sehingga jumlahnya berbeda.

"Harapannya operasional partai yang mendasar itu dibiayai oleh negara itu harapannya jadi gak perlu lagi politisi mencari lagi cari kekirikanan yang gak sesuai ketentuan. Jadi seharusnya makanya kita lagi minta bantuannya untuk dinaikin," katanya di Balai Kota DKI, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Pertemuan Haru Anies Baswedan dan Keluarga Korban Tragedi MTS 19, Pemprov DKI Fasilitasi Pemakaman

Menurutnya, partai politik merupakan pilar demokrasi. Bila semuanya sehat, maka akan berjalan dengan baik.

"Iya itu kan berlaku untuk semua partai karena banyak yang gak paham bahwa partai politik itu pilar demokrasi. Jadi kalau partai politiknya gak sehat semua gak sehat apalagi kalau partai politiknya gak ada demokrasinya jadi gak jalan," lanjutnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco di Universitas Borobudur, Makasar, Jakarta Timur, Minggu (21/2/2021)
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco di Universitas Borobudur, Makasar, Jakarta Timur, Minggu (21/2/2021) (TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH AUDINA)

Senada dengan hal ini, Anies Baswedan menyebut ada biaya nyata yang membutuhkan operasional besar didalam partai politik.

Sebagai contoh, ia menyebut pembayaran listrik, air hingga personalia didalamnya.

"Saya malah melihat, sebenarnya ini bukan hanya level Jakarta, di level nasional, tadi saya sampaikan, aktivitas di dalam partai politik itu ada yang namanya biaya nyata yang harus dikeluarkan, kantor, personalia, aktivitas rutin, telepon, listrik, air, untuk operasional kantor saja, itu tinggi," ucapnya.

"Nah bila tidak ada pengaturan di dalam party financial yang baik ini, akan menyisakan problem bagi demokrasi kita. karena nantinya harus mencari sumber-sumber, dibebankannya kepada siapa? dibebankannya kepada pengurus. Lalu pengurus harus mencari sumber dari mana-mana itu bisa dicarinya. Nah ini menurut saya sebaiknya mulai dipikirkan secara serius," pungkasnya.

Dana hibah parpol TA 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalurkan dana hibah untuk partai politik (parpol) tahun anggaran 2022 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved