Penjabat Pengganti Anies Baswedan

Heru Budi Hartono Dikabarkan Jadi Pj Gubernur DKI, Ketua DPRD: InsyaAllah Valid

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi buka suara soal kabar Kasetpres Heru Budi Hartono yang telah ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

Kompas.com/Alsadad Rudi
Biodata Heru Budi Hartono, Sosok yang Disebut PDIP akan Gantikan Anies Sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi buka suara soal kabar Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Heru Budi Hartono yang telah ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Ia menyampaikan kebenaran kabar tersebut merupakan sesuatu yang valid.

"InsyaAllah valid lah. Sebetulnya kayak di kompas aja. Itu valid. Valid valid InsyaAllah," ujarnya saat dihubungi, Jumat (7/10/2022).

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Heru Budi Hartono, telah ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu ditetapkan dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10/2022) siang.

Baca juga: Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI, Wagub Ariza Beri Ucapan Selamat: Beliau Orang Lama Di Sini

Nama Heru diputuskan Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota TPA serta menteri terkait.

"Ya, sudah diputuskan Pak Heru (Budi Hartono),” ucap pejabat di Istana Merdeka, dilansir dari Kompas.id, Jumat (7/10/2022).

Dari informasi yang diterima Kompas, Heru memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya.

Rapat TPA tersebut hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Heru Budi Hartono, dan menteri terkait dengan pejabat eselon 1 yang akan diputuskan dalam rapat TPA tersebut.

Selain menteri anggota TPA dan menteri terkait, juga hadir perwakilan lembaga lainnya, seperti Badan Intelijen Negara, perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved