Survei Populi Center: 5 Tahun Anies Baswedan Dinilai Tak Mampu Atasi Ketimpangan Ekonomi di Jakarta
Hasil jajak pendapat lembaga survei Populi Center menunjukkan sebanyak 74,7 persen responden merasa saat ini masih ada ketimpangan ekonomi di Jakarta.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Hasil survei Populi Center menunjukkan sebagian warga menilai Anies Baswedan selama lima tahun jadi Gubernur DKI Jakarta belum mampu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi di ibu kota.
Diketahui, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022 dan kini diteruskan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Sebanyak 20,5 persen respon merasa tidak ada ketimpangan setelah lima tahun terakhir dipimpin Gubernur Anies Baswedan.
Dan sebanyak 2,5 persen responden tidak memahami pertanyaan dan 2,3 persen tidak tahu / tidak jawab.
Baca juga: Survei Populi Center: Warga Jakarta Tak Puas 12 Program Anies Baswedan, Rumah DP 0 Rupiah Terburuk
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah purna tugas sejak 16 Oktober 2022 lalu.
Dari hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat menilai masalah ekonomi yang paling perlu mendapat penanganan dari Pemprov DKI ialah pengendalian harga bahan pokok (40 persen).
Kemudian, penyediaan lapangan pekerjaan (21,7 persen), pengetesan kemiskinan (17,2 persen), penanganan ketimpangan ekonomi (10,3 persen), serya pemberdayaan dan pendampingan UMKM (7,2 persen).
Sebagai informasi, survei dilakukan di DKI Jakarta pada periode 9 Oktober hingga 16 Oktober 2022.
Total ada 600 responden yang tersebar secara proporsional di 60 kelurahan di DKI Jakarta.
Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center.
Baca juga: Survei Populi Center: Mayoritas Warga Jakarta Yakin Anies Baswedan Tak Terlibat Korupsi Formula E
Adapun tujuan dari jajak pendapat ini ialah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang dinamika pembangunan, kinerja Pemprov DKI, serta dinamika politik di DKI Jakarta.
Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error (MoE) kurang lebih 4 persen.