Heru Budi Ungkap Nasib TGUPP Pasca-Era Gubernur Anies Baswedan: Kembali Ke Naungan Asal
Maka, TGUPP tersebut bakal kembali bergabung atau bernaung dalam biro SDM seperti sedia kala.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Acos Abdul Qodir
lihat foto
Hal ini diungkapkan Heru begitu tiba di kantor barunya di Balai Kota Jakarta.
Pengganti Anies Baswedan ini pun lebih memilih memaksimalkan peran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," ucapnya, Senin (17/10/2022).
"Mungkin jiga bisa diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli," sambungnya.
Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dibubarkan
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta TGUPP era Gubernur Anies Baswedan dibubarkan.
Pasalnya, keberadaan tim khusus bentukan Gubernur Anies Baswedan ini justru dinilai merusak Jakarta.
"TGUPP harus hilang, itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia yang banyak merugikan," ucapnya di gedung DPRD DKI, Selasa (13/9/2022).
Politikus PDIP ini pun menyoroti program revitalisasi trotoar yang masif dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan.
Ia pun menyoroti program pembangunan Gubernur Anies Baswedan yang hanya difokuskan di sekitar pusat kota, sedangkan daerah pinggiran terabaikan.
"Harus rasional membangun, pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan, jangan cuma tengah kota," ujarnya.
"Casing saja bagus, yang gini enggak boleh. Itu ide-ide TGUPP tuh," sambungnya.
Baca juga: Ternyata Ini Alasan Pj DKI Gubernur Heru Budi Copot Orangnya Anies Baswedan dari Kursi Dirut MRT
Prasetyo pun membandingkan TGUPP bentukan Gubernur Anies dengan Gubernur Joko Widodo.
Di era Gubernur Jokowi, TGUPP disebut Prasetyo menjadi wadah bagi aparatur sipil negara (ASN) Pempriv DKI yang mau pensiun.
"Kalau dulu pak Jokowi itu kan orang pensiun terus diberdayakan sebelum masa pensiunnya selesai," tuturnya.
Oleh karena itu, Prasetyo menegaskan, DPRD DKI akan menyetop pendanaan untuk TGUPP setelah Gubernur Anies Baswedan lengser.
"Mulai sekarang TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam Badan Anggaran nanti, enggak akan dianggarkan," kata Prasetyo.
