Penjabat Pengganti Anies Baswedan

PDIP Kritisi Dana Rp 500 M Pembangunan ITF Sunter oleh Jakpro di APBD 2023, Heru Budi Disinggung

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap mengganti selama lima tahun menjabat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, BOGOR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara yang dikerjalan BUMD Jakpro.

Hal itu disampaikannya pada rapat Badan Anggaran DPRD DKI yang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023 pada Rabu (2/11/2022) kemarin.

"Pertama soal ITF. penugasan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kaitannya dengan ITF. Bolak-balik groundbreaking, bolak-balik groundbreaking, tapi tidak pernah kunjung tereksekusi," kata Gembong.

Sebagai informasi, pembangunan ITF Sunter memang diketahui mangkrak dan parahnya, ITF Sunter kini ditinggalkan investor.

Di mana, PT Fortum Finlandia telah mengundurkan diri, padahal mereka telah mendirikan perusahaan patungan dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bernama PT Jakarta Solusi Lestari untuk menggarap ITF Sunter senilai 340 juta dollar AS atau Rp 5,2 triliun.

Baca juga: Pemprov DKI Masih Berupaya Bangun ITF Sunter, Mimpi Anies Baswedan Sebelum Lengser Pupus?

Atas hal inilah, PDIP mengusulkan Banggar DPRD DKI tak mengabulkan pengajuan modal untuk pembangunan ITF Sunter sekitar Rp 500 miliar dalam penyusunan APBD 2023, bila Jakpro tidak serius terhadap pembangunan ini.

"Maka, kalau badan anggaran mau menyetujui untuk pembangunan ITF, Fraksi PDIP mendorong fokus pada satu titik saja, tapi betul-betul dieksekusi pada 2023. Kalau enggak, hapusin aja semuanya. Cabut (proyek ITF dari Jakpro)," lanjutnya.

Gembong meminta kepada Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali agar menyampaikan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mngevaluasi penugasan Jakpro.

Menurutnya, Jakpro terlalu banyak memegang proyek Pemprov DKI dan mengambil tugas organisasi perangkat daerah (OPD).

"Penugasan kepada Jakpro sudah terlalu banyak. Dirutnya aja sampai habis rambutnya. Apa-apa dikerjakan Jakpro. seolah-olah jakpro BUMD palugada. Maka, Pak Sekda, tolong disampaikan kepada Pak Pj bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh kaitannya dengan penugasan yang diserahkan kepada BUMD. Kalau semuanya diserahkan kepada BUMD, nah terus kadis-kadis ngapain?" ungkapnya.

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved