Dukung PBNU, Partai Garuda Ajak Seluruh Parpol Tolak Politik Identitas

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Partai Garuda mendukung imbauan PBNU agar seluruh pihak menghentikan upaya memperalat agama untuk kepentingan politik sesaat.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan pihaknya mengajak seluruh partai politik secara terbuka untuk menolak bekerja sama dengan kelompok yang memakai politik identitas.

"Himbauan ini tentu bukan asal himbauan, tapi berdasarkan analisa dilapangan, sehingga PBNU mengeluarkan pernyataan tersebut, ini bagian dari keresahan yang disurarakan," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Rabu (9/11/2022).

Menurut Teddy , semua pihak sepakat bahwa memperalat agama untuk kepentingan politik adalah perbuatan hina.

Sehingga dalam UU Pemilu maupun di aturan lainnya, penggunaan politik identitas dilarang.

"Tapi tentu saja ada celah untuk melakukan tindakan hina tersebut demi politik," ujar Teddy.

Artinya, kata Teddy, bola saat ini ada di tangan partai politik.

Ia menegaskan Partai Garuda mengharamkan kelompok yang menggunakan politik identitas untuk ikut dan terlibat dalam pergerakan politik, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

"Apakah demi politik bekerjasama dengan para pedagang politik identitas atau tidak? Mereka akan berhenti ketika Partai Politik tidak membeli dagangan mereka dan mereka akan tetap eksis jika ada Partai politik yang membeli dagangan mereka," imbuhnya.

Sebelumnya dikutip Kompas TV, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, NU tak ingin ada politik identitas dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu ia sampaikan dalam dialog Satu Meja di KOMPAS TV, Rabu (2/11/2022) malam.

"Ini (politik identitas-red) sudah pernah terjadi, dan kita tidak mau ini berlanjut terus. Maka kami bersiap juga untuk mencegah ini terjadi lagi," terang Gus Yahya, sapaan akrabnya.

"Kita ingin mendorong demokrasi yang lebih rasional, bersandar pada kualitas pribadi yang terlibat di dalam politik itu, bukan latar belakang identitasnya, apakah suku, agama, jenis kelamin atau lainnya," imbuh Ketum PBNU itu.

Adapun hal-hal yang dilihat yakni gagasan, kredibilitas, serta trek record dari sosok yang mengajukan diri. Ia lantas menyebut contoh penggunaan politik identitas yang tak baik.

"Walaupun kalau koruptor tapi Islam kan masusk surga"

"Ini sesuatu yang tidak relevan dikembangkan dalam demokrasi kita," tegas Gus Yahya.