Penjabat Pengganti Anies Baswedan

PKS Minta Heru Budi Hartono Lanjutkan Program Sumur Resapan Anies Baswedan untuk Atasi Banjir

Kata PKS, kondisi banjir kini sudah makin terkendali dengan berkurangnya wilayah terdampak banjir selama Anies Baswedan memimpin Jakarta.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan tentang bus Transjakarta menabrak lansia, di Gedung K9 Polda Metro Jaya, Slipi, Palmerah, Senin (31/10/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta minta penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono melanjutkan program drainase vertikal atau sumur resapan yang selama ini jadi andalan Gubernur Anies Baswedan mengatasi banjir di ibu kota.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz dalam rapat paripurna terkait pandangan fraksi terhadap Raperda APBD DKI 2023.

Saat membacakan pandangan fraksinya, Abdul Aziz menuturkan, sumur resapan harus dibuat untuk memperbanyak daerah resapan air, khususnya di wilayah yang berada di dataran rendah.

"Sumur resapan dalam perlu dibangun pada daerah-daerah yang merupakan titik terendah di kawasannya, seperti di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan," ucapnya, Rabu (9/11/2022).

Politikus senior PKS ini pun mengklaim, pendekatan penanganan banjir yang selama ini dilakukan dilakukan Gubernur Anies Baswedan sangat efektif.

Baca juga: Sumur Resapan di Jakarta Timur Dikeluhkan Warga jadi Sarang Jentik Nyamuk

Menurutnya, kondisi banjir kini sudah makin terkendali dengan berkurangnya wilayah terdampak banjir selama Anies Baswedan memimpin Jakarta.

Selain itu, banjir kini juga diklaim lebih cepat surut dibandingkan sebelumnya.

"Sumur resapan dalam yang dibangun bersama lubang biopori selama ini cukup efektif dalam mengurangi banjir dan mempercepat surutnya genangan pada daerah-daerah yang sering banjir karena curah hujan yang tinggi," ujarnya.

Selain lewat program sumur resapan, PKS juga meminta Heru Budi menggandeng wilayah penyangga, seperti Bogor, Depok, dan Tangerang untuk saling bahu membahu mengatasi masalah banjir.

Pasalnya, upaya penanganan banjir dengan pendekatan normalisasi tak hanya dilakukan dengan melakukan pengerukan sungai hingga waduk saja, tapi juga membangun embung-embung penahan limpasan air di daerah perbatasan untuk mengurai debit air yang masuk wilayah Jakarta.

Personel PPSU dan Sudin SDA saat melakukan perbaikan sumur resapan di Jalan Pangkalan Jati II, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Selasa (4/10/2022)
Personel PPSU dan Sudin SDA saat melakukan perbaikan sumur resapan di Jalan Pangkalan Jati II, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Selasa (4/10/2022) (ISTIMEWA)

"Fraksi PKS mendorong adanya kerja sama dengan daerah penyangga yang berada di aliran menuju Jakarta, seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, dan Tangerang untuk membuat embung sebagai tangkapan limpasan air selain waduk yang dibangun oleh pemerintah pusat," kata dia.

Sebagai informasi, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan mengandalkan program sumur resapan untuk mengatasi banjir di ibu kota.

Namun, program tersebut mandek di tahun ini lantaran DPRD DKI menghentikan alokasi anggaran untuk pembuatan sumur resapan.

Anggaran sumur resapan dihentikan lantaran pembuatan drainase vertikal dianggap tak efektif.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved