Breaking News:

Formula E

Heru Budi Hartono Persilakan Formula E Berlanjut, PDIP Ngotot Interpelasi Jilid II Tetap Jalan

Bila Formula E terselanggara kembali, PDIP bakal mengevaluasi secara menyeluruh terkait ajang balap mobil listrik ini.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap mengganti selama lima tahun menjabat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono angkat bicara menanggapi pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang memberi lampu hijau penyelenggaraan Formula E pada 2023 dan 2024 mendatang.

Gembong mengaskan, pihaknya tetap akan menggulirkan interpelasi jilid 2 terkait balap mobil listrik level dunnia itu.

"Tetap jalan, ga ada soal itu," kata Gembong kepada wartawan, Jumat (11/11/2022).

Bila terselanggara kembali, pihaknya bakal mengevaluasi secara menyeluruh terkait ajang balap mobil listrik ini.

Termasuk membahas soal dana Rp560 miliar yang sudah digelontor dari APBD DKI untuk membayar uang komitmen atau commitment fee Formula E, hingga keuntungan acara tersebut.

Baca juga: Singgung Anies Baswedan, Gilbert PDIP Wanti-wanti Gelaran Formula E 2023 Harus Transparan

"Artinya gini, kita ingin butuh kejelasan aja soal gelaran Formula E itu. kejelasan dalam arti pemanfaatan APBD yang kita keluarkan untuk gelaran Formula E itu. tetep sama, ngga berubah sikap kita, gitu loh," lanjutnya.

Diwartakan sebelumnya, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta telah berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Kendati begitu, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tetap ingin  menggelar interpelasi terhadap Anies Baswedan.

Gembong mengatakan masa jabatan Anies sebagai kepala daerah tetap tak akan mempengaruhi hak interpelasi jilid 2 ini.

Terlebih interpelasi kali ini bukan sekedar ingin mengetahui transparasi dana APBD yang digunakan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Gedung DPRD DKI, Selasa (8/11/2022)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Gedung DPRD DKI, Selasa (8/11/2022) (Nur Indah Farrah Audina/TribunJakarta.com)

Namun, dipastikan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

"Evaluasi ini tidak berhubungan langsung dengan personalnya. Kita evaluasi dalam konteks menyelenggaraan pemerintahan kalau penyelenggaraan pemerintahan itu kan berkelanjutan. Jadi misalkan nanti bagaimana nanti dengan komunikasi, tetapi nanti siapa yang bertanggung jawabnya dalam konteks persoalan hukumnya nanti akan ketahuan. Kalau itu ada ranah hukum," ucapnya.

Secara garis besar, PDI-Perjuangan menyasar ke pengelolaan keuangan daerah terkait penyelenggaraan Formula E pada 4 Juni 2022 lalu.

"Jadi konteks evaluasi ini tidak terpaku terhadap masa bakti Anies Baswedan karena kita tidak mau menyasar Anies Baswedan tapi yang mau kita sasar adalah mekanisme pengelolaan keuangan daerah," lanjutnya.

"Jadi jangan salah. Jadi seolah-olah ibaratnya ngejar-ngejar Anies. Ga ada urusan. Konteks Fraksi PDIP evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. Karena itu tadi sistem pemerintahan berkelanjutan. Kita nggak mau menyasar Pak Anies. Jadi persepsinya jangan salah PDIP mengkriminalisasi Anies. Engga, ga ada urusan itu," tandasnya.

 

Baca artikel lainnya TribunJakarta.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved