Partai Garuda Nilai Salah Alamat Tuduhan ke Jokowi Soal Kasus Hakim Agung

Partai Garuda menilai tuduhan kepada Presiden Joko Widodo salah alamat terkait hakim agung yang menjadi tersangka kasus dugaan suap.

ISTIMEWA
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Partai Garuda menilai tuduhan kepada Presiden Joko Widodo salah alamat terkait hakim agung yang menjadi tersangka kasus dugaan suap. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Partai Garuda menilai tuduhan kepada Presiden Joko Widodo salah alamat terkait hakim agung yang menjadi tersangka kasus dugaan suap.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi juga menyoroti pernyataan mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun.

"Salah seorang Hakim Agung menjadi tersangka dugaan suap oleh KPK, tapi yang disalahkan adalah Jokowi," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Selasa (15/11/2022).

Diketahui, Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menyebut Presiden Jokowi terlalu sibuk mengurusi persoalan politik dan ekonomi dibanding dengan pembenahan hukum dan penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Gayus dikutip dari Kompas.com saat menyoroti adanya Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Baca juga: Terkuak Hubungan Surya Paloh dengan Jokowi, Singgung Persahabatan: Beliau Presidennya Partai NasDem

Teddy pun membantah pendapat Gayus Lumbuun tersebut.

"Saya jelaskan ya, pertama, kalau penegakan hukum lemah, maka orang-orang yang melakukan korupsi aman-aman saja," kata Teddy.

Teddy mengatakan pihak-pihak yang dulu sulit tersentuh, kini bisa tersentuh hukum tanpa terkecuali.

"Siapapun, tidak terkecuali itu orang-orang dekat Presiden Jokowi," tutur Teddy.

Teddy mengingatkan orang yang melakukan korupsi dengan mudah lolos dari jeratan bila penegakan hukum lemah.

"Tapi yang terjadi, ketika ada yang coba-coba mengakali untuk melakukan korupsi, tetap saja terdeteksi dan terjerat hukum. Artinya hukum sudah ada disana," kata Teddy.

Ia juga mengingatkan Hakim Agung berada di wilayah yudikatif bukan eksekutif. Sehingga salah alamat bila kasus Hakim Agung jadi tersangka dugaan suap dibebankan kepada Presiden Jokowi.

"Karena Presiden adalah lembaga eksekutif. Tentu Presiden tidak bisa melakukan intervensi ke lembaga lain," katanya.

Teddy mengatakan bila Jokowi dituduh salah atas tindakan Hakim Agung maka sama dengan menyalahkan presiden bila ada anggota DPR dijadikan tersangka dugaan korupsi.

"Ini jelas salah alamat dan sesat berfikir. Kenapa semuanya jadi salah Jokowi sih?" tanya Teddy.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved