Sidang Dewan Pengupahan: Pengusaha Keberatan Buruh Minta UMP DKI Jakarta 2023 Naik 13 Persen

Walau angkanya lebih tinggi dibandingkan formulasi sesuai PP Nomor 36/2021, namun buruh tetap menolak dan ngotot minta UMP DKI 2023 naik 13 persen.

Kompas.com
Ilustrasi aktivitas buruh di pabrik - Perwakilan kelompok pengusaha keberatan atas usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 13 persen dalam Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022) siang. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Perwakilan kelompok pengusaha keberatan atas usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 13 persen.  

Hal itu disampaikan dalam Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022) siang.

Perwakilan kelompok buruh dari FSP LEM SPSI Rukun Santoso mengatakan, pihaknya bersama kelompok buruh lainnya merekomendasikan UMP DKI Jakarta 2023 naik 13 persen dari UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.651.864.

"Hari ini Dewan Pengupahan bersidang dalam merekomendasikan UMP 2023. Kami merekomendasikan angka 13 persen, ini usul kami dari pekerja atau buruh," ujar Rukun Santoso usai Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Baca juga: Usul UMP DKI 2023 Naik 13 Persen di Sidang Dewan Pengupahan, Buruh: Di Bawah Itu Kami Tak Terima 

Dalam rapat tersebut, Santoso menerangkan, perwakilan dari pengusaha merasa keberatan dengan usul kenaikan UMP DKI sebesar 13 persen itu.

Apalagi, bila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, maka kenaikan UMP 2023 hanya berkisar di angka 2,6 persen

"Unsur dari pihak pengusaha masih begitu keberatan (dengan usulan kenaikan 13 persen)," ujarnya.

Rukun Santoso, perwakilan dari FSP LEM SPSI yang ikut dalam Sidang Dewan Pengupahan terkait kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022).
Rukun Santoso, perwakilan dari FSP LEM SPSI yang ikut dalam Sidang Dewan Pengupahan terkait kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Untuk menengahi hal ini, Santono menyebut, para pakar yang turut hadir dalam sidang tersebut sempat mengusulkan agar UMP DKI Jakarta 2023 naik sebesar 5,6 persen.

Angka ini diusulkan berdasarkan formulasi inflasi ditambah perkembangan ekonomi di ibu kota.

"Kalau (perhitungan) pakar sudah keluar dari PP 36/2021, rekomendasinya 5,6 persen. Itu di atas angka inflasi," kata dia.

Walau angkanya lebih tinggi dibandingkan formulasi sesuai PP Nomor 36/2021, namun buruh tetap menolak dan ngotot minta UMP DKI 2023 naik 13 persen.

Baca juga: Jakarta Terancam Tenggelam Permanen, Pengamat Tata Kota Beberkan 4 Faktor Penyebabnya

Untuk memperjuangkan angka 13 persen ini, para buruh pada pekan ini berencana kembali menggeruduk Balai Kota Jakarta.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi kepada gubernur, apakah Kamis atau Jumat, kami rencananya akan aksi menyampaikan aspirasi ," tutur Muhammad Toha, perwakilan dari Gerakan Buruh Jakarta di lokasi yang sama.

"Kami berharap bahwa keinginan dari benih itu bisa diakomodir jadi UMP di DKI Jakarta," sambungnya.

 

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved