Minta Pemprov DKI Jalani Putusan Soal UMP 2022, PDIP Nilai Heru Budi Tak Punya Pilihan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemprov DKI segera menjalankan putusan pengadilan yang menolak upaya yang diajukan soal Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menurutnya, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono tak punya pilihan lain selain menjalankan putusan pengadilan tersebut.

"Ketika kita mengikuti keputusan banding, maka otomatis harus menyesuaikan dengan keputusan itu," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/11/2022).

Dalam keputusannya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal gugatan terhadap Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022.

Adapun dalam Kepgub itu, berisi tentang penetapan UMP DKI 2022 sebesar Rp4,6 juta.

Baca juga: Banding Ditolak, UMP DKI 2022 yang Ditetapkan Anies Baswedan Rp 4,6 Juta Turun Jadi Rp 4,5 Juta

Dengan keputusan pengadilan ini, maka Kepgub yang diteken di era Gubernur Anies Baswedan itu harus dicabut dan UMP 2022 turun menjadi Rp4,5 juta.

"Kemarin saat diputuskan yang ada akhirnya digugat. Ada sebagian yang tidak menerima keputusan itu, karena alas hukumnya tidak kuat," kata Gembong.

Ia pun menyebut, UMP DKI 2022 menjadi polemik lantaran kegagalan Anies Baswedan membangun komunikasi dengan dengan para pengusaha.

"Persoalannya itu kan saat menaikan itu tidak secara maksimal membangun komunikasi yang baik antar tripartit," ujarnya.

Tripartit yang dimaksud Gembong ini ialah unsur pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah yang bertindak sebagai regulator.

Politikus senior PDIP ini pun mewanti-wanti Pj Gubernur Heru Budi Hartono supaya bisa membangun komunikasi dan bisa menjembatani aspirasi dari buruh dan pengusaha.

Tujuannya agar kejadian seperti di era Gubernur Anies Baswedan itu tak terulang kembali.

"Sebetulnya saat tripartit itu dimaksimalkan, sebetulnya semua unsur itu sudah terwakili," tuturnya.

Sebelumnya, upaya banding yang dilakukan Pemprov DKI soal upah minimum provinsi (UMP) 2022 ditolak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Putusan PTTUN pun menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian isi putusan majelis hakim dikutip TribunJakarta.com Rabu (16/11/2022).

Sebagai informasi, putusan ini diambil majelis hakim PTTUN pada Selasa (15/11/2022) kemarin.

Adapun putusan PTUN Nomor 11/G/2022 itu menyatakan membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diteken eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 16 Desember 2021.

Dengan demikian, UMP DKI 2022 yang sebelumnya ditetapkan Anies sebesar Rp4,6 juta harus turun menjadi Rp4,5 juta.

Sebagai informasi, sebelumnya PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan yang diajukan Dewan Pimpinan Provinsi Daerah (DPP) Apindo DKI.

Di mana, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517/2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan Anies Baswedan pada 16 Desember 2021 silam.

Dalam Kepgub itu, Anies menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen atau menjadi Rp 4.641.854

Namun, dalam putusan PTUN tersebut UMP DKI Tahun 2022 diturunkan dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.8454.

"Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian isi putusan PTUN, dikutip TribunJakarta.com, Selasa (12/7/2022).

Anies pun diwajibkan untuk merevisi Kepgub tersebut sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupah DKI Nomor : I/Depeprov/XI/2021 yang diterbitkan 15 November 2021 lalu, Anies diminta menurunkan UMP DKI 2022 menjadi Rp 4.573.845.

“Dan menghukum tergugat dan para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 642 ribu," ucapnya

Sedari awal, keputusan Gubernur Anies Baswedan menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen memang menuai polemik.

Pasalnya, kebijakan itu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan justru melanggar aturan.

Walau demikian, Anies tetap ngotot menaikan UMP sebesar 5,1 persen. Ada tiga dasar hukum yang kemudian dipakai eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Pertama, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.

Kemudian, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Terakhir, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang diubah dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News