Rapat Banggar, Ima Mahdiah Beri Alarm Kadis Tata Air: Lanjutkan Turap atau Banjir Datang Lagi

Alarm itu disampaikan Ima saat rapat Badan Anggaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Sementara APBD tahun 2023.

Editor: Elga H Putra
Instagram Ima Mahdiah
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah saat rapat Badan Anggaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Sementara APBD tahun 2023. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah memberi alarm kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Yusmada Faizal untuk melanjutkan pembangunan turap di Kali Pesanggarahan, Kali Sekretaris juga Kali Mookervart.

Pasalnya, ketiga kali itu yang menjadi sumber banjir di wilayah Jakarta Barat.

Alarm itu disampaikan Ima saat rapat Badan Anggaran Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Sementara APBD tahun 2023.

Pasalnya, sebagai legislator dari wilayah Jakarta Barat, Ima menyebut sampai saat ini belum lagi mendapatkan informasi kapan pengambungan turap di tiga aliran sungai itu bakal selesai.

"Dari kemarin saya denger paparan walikota belum pernah saya dengar adanya kelanjutan turap," kata Ima.

Baca juga: Rawan Longsor, Pembangunan Turap di Pasar Rebo Tunggu BBWSCC

Disampaikan Ima, pengerjaan turap mutlak segera dilakukan bila tak mau wilayah Jakarta Barat kembali terendam banjir.

"Ini harus diprioritaskan karena percuma jika Kali tersebut di keruk pun tetap akan jebol dan banjir jika turap tidak dilanjutkan," kata Ima.

Heru Budi Hartono Mau Lanjutkan Normalisasi Sungai

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga tak akan segan memindahkan warga terdampak program normalisasi sungai yang tak punya surat bukti kepemikan tanah yang sah.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi menjalankan program penangan banjir yang mangkrak di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Nantinya, warga tersebut bakal dipindahkan ke rumah susun (rusun) yang akan disiapkan Pemprov DKI.

"Bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusun," ucapnya di Balai Kota, Selasa (8/11/2022) malam.

Sedangkan, bagi warga yang punya surat lengkap terkait kepemilikan lahan yang terdampak normalisasi, Heru memastikan, Pemprov DKI bakal memberikan ganti untung.

Anggaran Rp700 miliar pun sudah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023 untuk memuluskan program penanganan banjir yang jadi andalan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini.

"Warga yang memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung," ujarnya.

Baca juga: Demi Jalankan Normalisasi, Heru Budi Anggarkan Rp700 Miliar: Biaya Pembebasan Lahan 6,5 Hektare

Aebagai informasi, pada 2023 mendatang Pemprov DKI menargetkan melakukan pembebasan lahan seluas 6,5 hektare di empat kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Rinciannya, lahan seluas 0,8 hektare akan dibebaskan di Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang 2,25 hektare, Kampung Melayu 1,95 hektare, dan Rawajati 1,5 hektare.

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved