Heru Budi Hartono Diminta Tak Ikut-ikutan Anies Baswedan, PSI Desak Transparan Kelola APBD DKI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Partai Solidaritas Indonesia menuntut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terbuka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mewujudkan good governance yang dinilai tak terwujud di era Gubernur Anies Baswedan.

"Di era kepemimpinan yang baru, yang saat ini dipegang oleh Pj pak Heru Budi Hartono harusnya Pemprov DKI bisa mewujudkan good governance terutama dalam pengelolaan APBD 2023 ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (21/11/2022).

Politikus PSI Eneng Maliyanasari mengatakan, alokasi anggaran Rp3,6 triliun untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pada tahun 2023 mendatang seharusnya bisa meningkatkan transparansi pengelolaan APBD.

Sehingga diharapkan masyarakat bisa mengakses penggunaan anggaran yang bersumber dari kas daerah.

"Dengan anggaran Rp3,6 triliun, BPBD seharusnya bisa mewujudkan transparansi dan memberikan akses partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan," ujarnya.

Desakan ini disampaikan Mili, sapaan akrab Eneng lantaran dokumen terbaru APBD DKI belum juga bisa diakses.

Baca juga: Heru Budi Pastikan Pemprov DKI Gunakan Drone Awasi Warga Pembuang Sampah Sembarangan

Hingga saat ini bila di tengok dari website https://apbd.jakarta.go.id/, informasi terupdate yang ditampilkan adalah data tahun 2021.

Padahal, pada 2019 lalu publik bisa mengakses pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta sampai level kegiatan sebelum kanal itu akhirnya sulit diakses.

"Pemprov DKI harus mengutamakan good governance dan menjaga integritas. Dengan menjadi good governance dan memiliki integritas, tentu hal ini akan memberikan manfaat bagi warga Jakarta," tuturnya.

Baca artikel lainnya dari TribunJakarta.com dari Google News