PWNU Protes Dapat Hibah Cuma Rp4 M, DPRD DKI Bakal Tarik Program MUI ke DMI
PWNU DKI protes dana hibah, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Bacao menyebut program MUI bakal ditarik ke DMI.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco buka suara soal polemik dana hibah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.
Sebagai informasi, dalam draf RAPBD DKI 2023 besaran alokasi dana hibah untuk MUI mencapai Rp15,7 miliar, sedangkan PWNU hanya mendapat jatah Rp4 miliar.
Basri Baco pun menyebut, alokasi anggaran untuk MUI lebih besar lantaran untuk membiayai program pemulasaran jenazah.
"Pemulasaran jenazah itu kan banyak dari masyarakat, saat ini kader atau orang yang kafanin jenazah itu makin berkurang, sehingga kami buat program seperti diklat pemulasaran jenazah per kelurahan," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (22/11/2022).
Tak hanya untuk menggelar diklat atau bimbingan teknis (bimtek), anggaran tersebut juga digunakan untuk memberikan gaji kepada petugas pemulasaran jenazah.
Baca juga: Polemik Dana Hibah NU dan MUI, PSI Minta Heru Budi Adil: Jangan Timpang Seperti Ini!
"Per kelurahan itu empat orang, honornya Rp500 ribu sebulan. Nah itu yang bikin (alokasi hibah ke MUI) agak bengkak," ujarnya.
Walau demikian, ternyata keputusan untuk memberikan hibah hingga Rp15,7 miliar kepada MUI DKI menuai polemik.
Untuk meredam polemik itu, Komisi E DPRD DKI memindahkan alokasi anggaran pemulasaran jenazah itu.
Bila sebelumnya melekat di MUI DKI, maka anggaran itu kini digeser untuk Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta.
"Tadinya kami tempelin (anggaran pemulasaran jenazah) ke MUI, tapi jadi kesannya enggak bagus ternyata, (hibah untuk) MUI-nya jadi besar, sehingga kami akan tarik ke DMI," kata dia.
Walau demikian, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini tak membeberkan rincian anggaran yang dialihkan dari MUI ke DMI itu.
Heru Budi Kaji Ulang Besaran Hibah Organisasi Keagamaan di DKI
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara soal dana hibah untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.
Pasalnya, di era kepemimpinan eks Wali Kota Jakarta Utara ini, PWNU DKI berharap ada peningkatan dana hibah untuk organisasi masyarakat tersebut.
