PWNU Protes Dapat Hibah Cuma Rp4 M, DPRD DKI Bakal Tarik Program MUI ke DMI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco buka suara soal polemik dana hibah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

Sebagai informasi, dalam draf RAPBD DKI 2023 besaran alokasi dana hibah untuk MUI mencapai Rp15,7 miliar, sedangkan PWNU hanya mendapat jatah Rp4 miliar.

Basri Baco pun menyebut, alokasi anggaran untuk MUI lebih besar lantaran untuk membiayai program pemulasaran jenazah.

"Pemulasaran jenazah itu kan banyak dari masyarakat, saat ini kader atau orang yang kafanin jenazah itu makin berkurang, sehingga kami buat program seperti diklat pemulasaran jenazah per kelurahan," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (22/11/2022).

Tak hanya untuk menggelar diklat atau bimbingan teknis (bimtek), anggaran tersebut juga digunakan untuk memberikan gaji kepada petugas pemulasaran jenazah.

Baca juga: Polemik Dana Hibah NU dan MUI, PSI Minta Heru Budi Adil: Jangan Timpang Seperti Ini!

"Per kelurahan itu empat orang, honornya Rp500 ribu sebulan. Nah itu yang bikin (alokasi hibah ke MUI) agak bengkak," ujarnya.

Walau demikian, ternyata keputusan untuk memberikan hibah hingga Rp15,7 miliar kepada MUI DKI menuai polemik.

Untuk meredam polemik itu, Komisi E DPRD DKI memindahkan alokasi anggaran pemulasaran jenazah itu.

Bila sebelumnya melekat di MUI DKI, maka anggaran itu kini digeser untuk Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta.

"Tadinya kami tempelin (anggaran pemulasaran jenazah) ke MUI, tapi jadi kesannya enggak bagus ternyata, (hibah untuk) MUI-nya jadi besar, sehingga kami akan tarik ke DMI," kata dia.

Walau demikian, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini tak membeberkan rincian anggaran yang dialihkan dari MUI ke DMI itu.

Heru Budi Kaji Ulang Besaran Hibah Organisasi Keagamaan di DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara soal dana hibah untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

Pasalnya, di era kepemimpinan eks Wali Kota Jakarta Utara ini, PWNU DKI berharap ada peningkatan dana hibah untuk organisasi masyarakat tersebut.

"Masih dibahas. Mudah-mudahan bisa semuanya terbagi dengan baik," ucap Heru usai menghadiri jamuan makan siang dengan mitra organisasi Internasional di pelataran GBK, Jumat (18/11/2022) sore.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Husny Mubarok Amir protes soal alokasi anggaran dana hibah untuk organisasi masyarakat (ormas) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2023.

Saat kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Husny mengatakan PWNU DKI diusulkan mendapatkan hibah sebasar Rp4 miliar.

"Sedangkan MUI diusulkan menerima Rp 15 miliar. Anggaran Rp 4 milyar terasa sangat kecil bagi PWNU DKI Jakarta yang menaungi 6 Cabang, 44 MWC, 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari 4 juta anggota di Jakarta, merujuk pada survey lembaga Lingkaran Survei Indonesia Danny JA tahun 2019 yang memposisikan NU dengan ormas terbesar dan mencapai 49,5 persen jumlah anggota," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/11/2022).

Kata dia, di tahun 2022, PWNU DKI Jakarta telah melaksanakan 800 lebih kegiatan yang efisien membantu Pemprov selama ini.

Rencananya, tahun 2023 saat Indonesia sudah melewati masa pandemi PWNU DKI Jakarta akan mengagendakan lebih dari 1.000 kegiatan yang tersebar ke pelosok ranting dan anak ranting di Jakarta, bahkan akan semakin banyak pula kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Otonom NU serta Lembaga di bawah naungan PWNU DKI Jakarta.

Atas alasan inilah, ia berharap Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono bisa merivisi dana hibah ormas tersebut.

"Saat ini, PWNU DKI Jakarta berharap kepada Gubernur yang baru dapat merevisi dan memberikan alasan yang rasional kepada DPRD DKI Jakarta. Jika pada tahun 2022 hibah untuk PWNU DKI Jakarta Rp 5 milyar, maka semestinya tahun 2023 bisa meningkat agar program sosial, keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan dengan baik," lanjutnya

"Sangat tidak proporsional jika PWNU yang begitu banyak agenda hanya mendapatkan Dana Hibah sebesar 4 Milyar, namun di sisi lain MUI Jakarta yang secara struktur Organisasi dan banyaknya kegiatan tidak sebesar dan sebanyak PWNU, namun dialokasikan sebesar 15 Milyar di tahun 2023 nanti," pungkasnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News