Alasan Disknaker Pilih Usulan Pakar UMP DKI 2023 Rp4,9 Juta Ketimbang Suara Buruh dan Pengusaha

Andri bilang, pemerintah dan Kadin sama-sama menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan

Kompas.com/Nirmala Maulana Achmad
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyampaikan, upah minimum provinsi (UMP) DKI 2023 naik 5,6 persen menjadi Rp 4,9 juta, di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta memutuskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 hanya 5,6 persen atau menjadi Rp 4.901.798.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, keputusan besaran UMP DKI Jakarta 2023 ini diambil berdasarkan masukan dari para pakar.

Usulan ini pun disebutnya sudah sempat disampaikan dalam Sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan 22 November 2022 lalu.

"Di Sidang Dewan Pengupahan itu ada yang namanya tim pakar. Ada akademisi, praktisi, ada juga unsur BPS (Badan Pusat Statistik). Nah, unsur-unsur ini yang melakukan kajian dan survei sehingga ketemu angka 5,6 persen dengan alfa 0,2," ucapnya di Balai Kota, Senin (28/11/2022).

Baca juga: UMP 2023 DKI Jakarta Naik 5,6 Persen Jadi Rp 4,9 Juta, Cek 5 Provinsi Dengan Kenaikan Upah Tertinggi

Baca juga: Buruh Ancam Gelar Aksi Mogok Daerah Bila Pemprov Tetapkan UMP DKI 2023 Kurang dari 10,55 Persen

Dalam Sidang Dewan Pengupahan itu, ada empat usulan kenaikan UMP 2023 yang diajukan oleh perwakilan pengusaha, buruh atau pekerja, dan pemerintah.

Adapun besaran UMP DKI Jakarta 2023 yang diusulkan kelompok adalah 10,55 persen atau setara dengan Rp5,1 juta.

Kemudian, perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan UMP 2023 sebesar 5,11 persen atau setara Rp4,8 juta.

Sedangkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 2,6 persen atau setara Rp4,7 juta.

Andri bilang, pemerintah dan Kadin sama-sama menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan dalam menentukan besaran UMP 2023.

Hanya saja, Kadin menggunakan alfa 0,1 sementaran para pakar menggunakan alfa 0,2.

"Sedangkan unsur Apindo menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," ujarnya.

Baca juga: Aturan Pembatasan Usia Maksimal PJLP 56 Tahun Dinilai Meresahkan, DPRD DKI: Pj Gubernur Harus Bijak

Sebagai informasi, PP Nomor 36/2021 ini merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang selama ini ditolak perwakilan buruh atau pengusaha.

"Jadi, di Sidang Dewan Pengupahan itu total ada empat usulan. Pertama usulan pengusaha, satu dari Kadin dan satu lagi Apindo. Kemudian pekerja dan pemerintah," 

Andri bilang, penetapan UMP 2023 ini sejatinya belum diteken oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Namun, ia sudah bisa memastikan bawah kenaikan UMP 2023 sebesar 5,6 persen atau setara Rp 4,9 juta.

"Insyaallah ini sudah bisa dipastikan bahwa kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen atau Rp 4.901.798," kata dia.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved