Kekeuh Pakai Omnibus Law, Apindo Tolak Mentah-mentah Kenaikan UMP 2023 Jadi Rp4,9 Juta

Apindo menolak keputusan Pemprov DKI menaikan UMP 2023 sebesar 5,6 persen atau setara Rp4,9 juta. Apindo bersikeras mengacu PP Nomor 36 tahun 2021.

Kolase Foto TribunJakarta
Ilustrasi UMP dan Wakil Ketua Apindo DKI Nurjaman. Apindo menolak keputusan Pemprov DKI menaikan UMP 2023 sebesar 5,6 persen atau setara Rp4,9 juta. Apindo bersikeras mengacu PP Nomor 36 tahun 2021. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keputusan Pemprov DKI menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 5,6 persen atau setara Rp4,9 juta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang jadi acuan Pemprov DKI menentukan UMP 2023 pun ditolak mentah-mentah oleh Apindo.

Wakil Ketua Apindo DKI Nurjaman pun bersikeras mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Apindo DKI tetap mengacu pada PP 36," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (28/11/2022).

Bila mengacu pada PP 36/2021, maka kenaikan UMP 2023 hanya berkisar di angka 2,6 persen atau setara Rp4,7 juta.

Baca juga: Pemprov Klaim Pengusaha Setuju UMP DKI Jakarta 2023 Naik 5,6 Persen, Apindo Bereaksi Begini

Besaran kenaikan UMP 2023 2,6 persen sejatinya sudah diusulkan Apindo dalam Sidang Dewan Pengupahan DKI yang dilaksanakan 22 November lalu.

Nurjaman pun tetap kekeh berpegang pada usulan yang disampaikan Apindo tersebut.

"Kenaikan (UMP 2023) sebesar 2,6 persen," ujarnya.

Pemprov DKI Klaim Pengusaha Setuju UMP 2023 Naik 5,6 Persen

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengklaim, para pengusaha setuju dengan keputusan Pemprov DKI menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 5,6 persen atau setara Rp4,9 juta.

Komunikasi dengan sejumlah asosiasi pengusaha pun disebutnya sudah dilakukan sebelum besaran UMP 2023 diumumkan ke publik.

"Iya (pengusaha menerima), kami sudah melakukan komunikasi dengan pengusaha. Insyaallah pengusaha menerima di angka 5,6 persen," ucapnya di Balai Kota, Senin (28/11/2022).

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta ini bilang, angka 5,6 persen merupakan rekomendasi yang diusulkan oleh para pakar dalam Sidang Dewan Pengupahan pada 22 November 2022 lalu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved