UMP 2023 Cuma Naik Jadi Rp4,9 Juta, Buruh: Heru Budi Tak Punya Rasa Peduli dan Empati

Keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menaikkan UMP 2023 sebanyak 5,6 persen dinilai Presiden KSPI Said Iqbal tidak peka.

Kolase TribunJakarta.com
Presiden KSPI Said Iqbal dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menaikkan UMP 2023 sebanyak 5,6 persen dinilai Presiden KSPI Said Iqbal tidak peka. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebanyak 5,6 persen atau setara Rp4,9 juta dikecam buruh.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Heru Budi tidak peka terhadap kondisi buruh saat ini.

Pasalnya, besaran UMP 2023 yang ditetapkan Pemprov DKI masih di bawah inflasi Jakarta di angka 6,5 persen.

"Kenaikan (UMP 2023) 5,6 persen masih di bawah nilai inflasi. Dengan demikian Gubernur DKI tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/11/2022).

Said Iqbal mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober lalu menyebabkan harga barang melambung tinggi.

Ia pun merinci, rata-rata biaya sewa rumah di DKI setiap bulannya Rp900 ribu, transportasi dari rumah ke pabrik (PP) dan pada hari libur bersosialisasi dengan kerabat kira-kira menghabiskan Rp900 ribu.

Kemudian makan tiga kali sehari dengan biaya Rp40 ribu per hari, sehingga dalam sebulan menelan biaya Rp1,2 juta.

Belum lagi biaya listrik Rp400 ribu, biaya komunikasi Rp300 ribu, sehingga total pengeluaran buruh dalam sebulan bisa mencapai Rp3,7 juta.

Kenaikan UMP 2023 5,6 persen atau setara Rp4,9 juta pun dirasa masih belum memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di ibu kota.

"Jika upah buruh DKI Rp4,9 juta dikurangi Rp3,7 juta hanya sisanya Rp1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan lain?," ujarnya.

"Jadi dengan kenaikan (UMP 2023) 5,6 persen buruh DKI tetap miskin," sambungnya.

Oleh karena itu, Said Iqbal minta agar keputusan itu direvisi dan menaikan UMP 2023 sebesar 10,55 persen sesuai dengan rekomendasi perwakilan buruh dalam Sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan 22 November 2022 silam.

Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh mendesak agar UMP DKI direvisi menjadi sebesar 10,55 persen sebagai jalan kompromi dari serikat buruh yang sebelumnya mengusulkan 13 persen," kata dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved