UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen Jadi Rp 4,9 Juta: Heru Budi Hartono Ditolak Pekerja dan Pengusaha

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemprov DKI Jakarta memutuskan upah minimum provinsi atau UMP 2023 naik 5,6 persen menjadi Rp 4,9 juta.

Namun penentuan UMP DKI 2023 yang akan diteken Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono itu diprotes pihak pekerja maupun pengusaha.

Baik pekerja maupun pengusaha sama-sama tidak puas.

Bagi pekerja, angka tersebut terlalu kecil, sedangkan bagi pengusaha terlalu besar.

Keduanya menuntut Heru merevisi keputusannya.

UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut, upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik 5,6 persen menjadi Rp 4,9 juta.

Andri menyebut, besaran UMP 2023 ini sesuai dengan usulan dalam Sidang Dewan Pengupahan DKI yang dilaksanakan 22 November 2022 lalu.

Baca juga: Heru Budi Didesak Revisi UMP 2023, Said Iqbal Nilai Buruh Tetap Miskin Kalau Cuma Naik 5,6 Persen

"UMP Pemprov DKI untuk tahun 2023 sebesar Rp 4.901.798," ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (28/11/2022)..

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022, setiap provinsi harus mengumumkan besaran UMP 2023 paling telat pada 28 November 2023 pukul 23.59 WIB.

"Inshallah ini sudah bisa dipastikan (meski belum diteken Heru Budi) bahwa kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen atau Rp 4.901.798," kata dia.

Pekerja Tetap Miskin

Heru Budi Hartono didesak untuk segera merevisi keputusannya soal kenaikan UMP DKI 2023.

Desakan ini disampaikan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.