Apindo Tolak Mentah-mentah Kenaikan UMP 2023 DKI, KSPI: Cuekin Aja, Enggak Usah Didengar

Presiden KSPI Said Iqbal cuek dengan pernyataan Apindo yang menolak keputusan Pemprov DKI terkait UMP 2023 naik 5,6 persen.

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Presiden KSPI Said Iqbal cuek dengan pernyataan Apindo yang menolak keputusan Pemprov DKI terkait UMP 2023 naik 5,6 persen. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal merespons pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menolak keputusan Pemprov DKI Jakarta menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 5,6 persen atau setara Rp4,9 juta.

"Apindo mah cuekin aja, enggak usah didenger. Serakah udah tiga tahun upah buruh tidak naik. Maksudnya serakah bukan orangnya ya tapi kebijakan. Sekali lagi tolong ada tendensi partai serikat buruh terhadap orang, tapi kebijakan. Saya bilang serakah kebijakannya," katanya dalam zoom meeting, Rabu (30/11/2022).

Menurutnya, pada awal pandemi Covid-19, para buruh sudah bersabar dan diam walaupun UMP tak dinaikan.

Pasalnya, saat itu pemerintah meringankan beban mereka maupun rakyat dengan menghadirkan bantuan sosial.

"Tiga tahun enggak naik upah daya beli turun. Tanya yang sering ngomong di media soal phk tanya dia kaya enggak kaya enggak. Mereka tetap kaya, pengurus Apindo yang ngomong. Mereka tetap kaya jangan serakah. Kami kaum buruh menderita termasuk rakyat kecil tapi kami cinta negeri ini. Bertahan dulu sekarang kan ekonomi sudah baik kerja keras dengan jajaran pemerintah harus diapresiasi," lanjutnya.

Apindo Tolak Mentah-mentah Kenaikan UMP 2023 Jadi Rp4,9 Juta

Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022). (Kompas.com/Nirmala Maulana Achmad)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keputusan Pemprov DKI menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 5,6 persen atau setara Rp4,9 juta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang jadi acuan Pemprov DKI menentukan UMP 2023 pun ditolak mentah-mentah oleh Apindo.

Wakil Ketua Apindo DKI Nurjaman pun bersikeras mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Apindo DKI tetap mengacu pada PP 36," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (28/11/2022).

Bila mengacu pada PP 36/2021, maka kenaikan UMP 2023 hanya berkisar di angka 2,6 persen atau setara Rp4,7 juta.

Baca juga: Khawatir Resesi Global, PSI Minta Pengertian Buruh Terima UMP 2023 Rp 4,9 Juta

Besaran kenaikan UMP 2023 2,6 persen sejatinya sudah diusulkan Apindo dalam Sidang Dewan Pengupahan DKI yang dilaksanakan 22 November lalu.

Nurjaman pun tetap kekeh berpegang pada usulan yang disampaikan Apindo tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved