UMP DKI 2023 hanya Naik 5,6 Persen, KSPI Sebut Heru Budi Hartono Tak Pikirkan Nasib Masyarakat kecil

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak memikirkan nasib masyarakat kecil Ja

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak memikirkan nasib masyarakat kecil Jakarta.

Hal ini menyusul keputusan Heru yang menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2023 hanya sebesar 5,6 persen atau setara Rp 4,9 juta.

Sementara, unsur buruh menyuarakan kenaikan UMP 2023 DKI sebesar 10-13 persen.

"Kebijakan Pj Gubernur ini tidak berpihak pada orang kecil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022).

Tak hanya menyoal UMP, Said turut menyinggung soal biaya sewa untuk warga Kampung Susun Bayam di Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

Baca juga: UMP 2023 DKI Cuma Naik 5,6 Persen, Buruh Bakal Demo Besar-besaran Awal Desember 2022

Selain itu, eks Wali Kota Jakarta Utara dinilainya tidak berhasil meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Namun justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha.

“DKI itu ibu kota negara. Bagaimana mungkin naik upah hanya 5, persen, lebih rendah dari inflasi tahun berjalan, dan hanya setengah dari dari kenaikan upah Bogor yang direkomendasikan 10 persen," lanjutnya.

Oleh sebab itu, unsur buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di beberapa daerah pada awal bulan depan. Tepatnya di tanggal 1-7 Desember 2022.

"Satu akan ada demo terus besar-besaran. Silakan saja kalau hanya ingin membela kepentingan orang-orang besar, silakan saja. Dan, kalau mau enggak punya rasa malu dalam tanda kutip tidak punya rasa malu dengan Bogor, Subang, Majalengka yang masuknya 10 persen silakan saja. Biar rakyat yang menilai," ujarnya.

"Selain demo besar-besaran kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Sebenernya kami sudah berupaya meminta bertemu Pj Gubernur tapi ditolak terus dibatalkan tiba-tiba. Dua kali minta ketemu dibatalkan. Saya enggak ngeri memang agak aneh kebijakan Gubernur sekarang ini berbeda dengan gubernur sebelumnya. Sekali lagi bukan orangnya tapi kebijakannya," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved