Pemprov DKI Beri Sinyal Batal Terapkan Aturan Jam Kerja, Takut Biaya Operasional Angkutan Bengkak

Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memberi sinyal batal menerapkan pengaturan jam kantor untuk mengurai kemacetan di ibu kota.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Suasana kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, saat jam pulang kerja. Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memberi sinyal batal menerapkan pengaturan jam kantor untuk mengurai kemacetan di ibu kota. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memberi sinyal batal menerapkan pengaturan jam kantor untuk mengurai kemacetan di ibu kota.

Hal ini diungkapkan Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo setelah mendengarkan masukan dari sejumlah pakar transportasi dan juga perwakilan pengusaha.

"Memang banyak masukan, utamanya adalah kami harus perhatikan dari sisi efektivitas atau pembagian distribusi jam kerja ini dalam sisi perekonomian," ucapnya, Rabu (30/11/2022) kemarin.

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebut, pendistribusian jam kerja sejatinya sudah terjadi.

Seperti jam masuk sekolah yang sudah mulai sejak pukul 06.30 WIB.

Kemudian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk sekira pukul 07.30 WIB.

Selanjutnya pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk pukul 08.00 WIB, serta karyawan swasta dan kegiatan perdagangan yang biasanya mulai pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Ratusan Buruh Geruduk Kantor Disnaker Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Macet Panjang

"Ini kan artinya secara tidak langsung sudah ada distribusi (jam kerja)," ujarnya.

Syafrin khawatir, pengaturan baru jam kerja justru membebani transportasi publik di Jakarta.

Sebab, bakal ada pergeseran operasional transportasi umum dimana biasa saat jam sibuk jumlah armada angkutan ditambah.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Monas, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Monas, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022). (Nur Indah Farrah Audina/TribunJakarta.com)

"Jangan sampai nanti kalau dilakukan pengaturan jam kerja, distribusi jam kerja justru yang saat ini menggunakan layanan angkutan umum malah terdampak," tuturnya.

"Karena pada jam-jam tidak sibuk biasanya operator itu melakukan pengurangan headway (jarak antar armada)," sambungnya.

Hal ini pun disebutnya, bisa berpotensi menyebabkan biaya operasional angkutan umum di Jakarta membengkak.

Dampaknya pun bisa berakibat pada naiknya tarif layanan angkutan umum di ibu kota.

Ilustrasi kemacetan di Bundaran HI - Sejumlah kendaraan terlibat antrean panjang dan cenderung padat merayap di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019). Kemacetan dari arah Jalan Sudirman menuju bundaran HI tersebut, akibat adanya penyempitan jalan terkait revitalisasi jalur pedestrian di kawasan itu.
Ilustrasi kemacetan di Bundaran HI -(Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

"Jika pengaturan jam kerja dilakukan, ini tentu akan ada biaya tambahan dari sisi operasional. Jadi, jangan justru menjadikan biaya ekonomi tinggi dari sektor transportasi," tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved