Usai Konflik Penghuni vs Pengelola Berkali-kali, Pemprov Tetapkan Caretaker Apartemen Pantai Mutiara

Surat edaran tersebut juga menyatakan ada lima orang pemilik hunian di apartemen Pantai Mutiara yang ditunjuk sebagai caretaker.

rumah.com
Apartemen Pantai Mutiara Pluit - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI Jakarta menetapkan pengurus sementara Apartemen Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, usai terjadi konflik antara penghuni dan pengurus sebelumnya.  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI Jakarta menetapkan pengurus sementara Apartemen Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Penunjukan pengurus sementara itu tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Nomor 829 Tahun 2022 pada Kamis (1/12/2022) lalu.

Dalam keputusan tersebut, Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta Sarjoko memutuskan pengurus dan pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Pantai Mutiara periode 2020-2023 telah diberhentikan. 

Seiring pemberhentian pengurus lama, Pemprov DKI Jakarta lantas menetapkan pengurus sementara alias caretaker. 

"Menetapkan tentang Pelaksana Tugas Pengurus (Caretaker) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Pantai Mutiara Kota Administrasi Jakarta Utara," kata Sarjoko dalam surat edarannya, Selasa (6/12/2022). 

Surat edaran tersebut juga menyatakan ada lima orang pemilik hunian di apartemen Pantai Mutiara yang ditunjuk sebagai caretaker.

Baca juga: Takut Diserang OTK, Anak-anak Penghuni Apartemen di Pluit Tak Berani Berangkat ke Sekolah

Mereka ialah Suryadi Sridjaja sebagai ketua, Tony Lukito sebagai sekretaris, Fenny Budiwardana sebagai bendahara, serta Lam Endang Wijaya dan Haryanto Suwanto masing-masing sebagai bidang pengelola dan bidang penghunian.

Caretaker bersama warga setempat nantinya akan melakukan persiapan untuk pemilihan P3SRS secara definitif paling lambat hingga 19 November 2023 mendatang.

"Sedikitnya ada 15 tugas pokok mereka, mulai mengelola, pendataan ulang penghuni, hingga persiapan pemilihan ketua baru," jelas Sarjoko.

Terpisah, salah satu penghuni Apartemen Pantai Mutiara, Melanie menyambut baik sikap Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas PRKP yang menyelesaikan permasalahan ini.

Sebab, menurutnya konflik ini terlalu panjang dan dianggap merugikan dirinya dan penghuni apartemen.

"Sudah cukup lama konfliknya, beberapa penghuni mendapatkan pemutusan aliran listrik dan air karena konflik yang tak kunjung reda," kata Melanie. 

Selain itu, lanjut Melanie, di tangan para pengurus lama dugaan pemanfaatan anggaran dinilai kurang transparan. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved