LaNyalla Ingatkan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Varian XBB saat Nataru

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk mengendalikan kasus Covid-19 saat Nataru.

istimewa
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bicara potensi lonjakan penyebaran Covid-19 saat Nataru. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Momen libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) dinilai berpotensi menaikkan penyebaran Covid-19 varian XBB. Untuk itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk mengendalikan hal tersebut.

Menurut LaNyalla, keputusan perpanjangan PPKM menjelang libur Nataru yang diberlakukan 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023 harus terus digencarkan. Agar protokol kesehatan dapat terus diterapkan.

"Yang harus diingat, beberapa pekan ini jumlah kasus aktif penularan virus Covid-19 kembali meningkat cukup tajam. Jumlah ini berpotensi naik signifikan saat libur Nataru. Karena pergerakan masyarakat diperkirakan melonjak. Makanya kita ingatkan pemerintah bersikap untuk mengendalikannya," kata LaNyalla, Rabu (7/12/2022).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, potensi penyebaran itu semakin besar mengingat realisasi vaksin booster yang melambat seiring dengan kejenuhan masyarakat menghadapi wabah Covid-19.

Kepada masyarakat, LaNyalla juga mengingatkan untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan saat merayakan libur Nataru.

Sebelumnya, Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjelang libur hari raya Natal dan tahun baru 2023, mulai 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.

Baca juga: Pekerja Sektor Digital Rentan Kehilangan Pekerjaan, Ketua DPD RI LaNyalla Dorong Beri Perlindungan

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bicara potensi lonjakan kasus Covid-19 saat Nataru. (1)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bicara potensi lonjakan kasus Covid-19 saat Nataru. (1)

Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 50 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 51 Tahun 2022 untuk luar Jawa Bali.

Dalam PPKM kali ini, seluruh wilayah, baik di Pulau Jawa dan Bali, maupun di luar Pulau Jawa-Bali masih berstatus level 1. Penentuan level berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Oleh karena itu, seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara normal dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan screening menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved