Didemo Pelaku Usaha Koperasi, Kemenkop UKM Pastikan Mau Bangun Koperasi yang Kuat dan Modern

Massa FGKI menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kemenkop UKM di Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022).

Penulis: Annas Furqon Hakim | Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Sesmenkop UKM) Arif Rahman merespon lima tuntutan dari massa Forum Gerakan Koperasi Indonesia. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, SETIABUDI - Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Sesmenkop UKM) Arif Rahman merespon lima tuntutan dari massa Forum Gerakan Koperasi Indonesia.

Diketahui, massa FGKI menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kemenkop UKM di Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022).

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah menolak keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan koperasi.

"Kami berterima kasih atas masukan serta dukungan dari bapak-ibu semuanya, yang arahnya kita ingin membangun koperasi yang kuat dan modern," kata Arif Rahman pada saat menemui massa aksi.

Menurut Arif, pengaturan soal tata usaha yang dilakukan koperasi sudah diatur dalam Undang-Undang.

"Pengaturan tata usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, atau Undang-Undang tentang Perkoperasian yang baru," ujar dia.

Sementara itu, Ketua FGKI Robby Ferliansyah meminta kepada pihak Kemenkop-UKM agar bisa secara jelas menjabarkan sektor-sektor usaha koperasi yang berada dalam ranah pengawasan Kementerian maupun OJK.

Baca juga: Pemkot Jakarta Selatan Ancam Sita Aset Penunggak Pajak Rp 10 Miliar di Setiabudi

Menurutnya, rencana awal Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, agar ada kompartemen koperasi didalam OJK yang akan diatur dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK), mendapatkan kritikan dari pelaku usaha koperasi simpan pinjam.

"Ininya arahnya dari Kementerian sudah sejalan dengan yang kita inginkan. Artinya poin keterlibatan OJK dalam pengawasan koperasi simpan pinjam dihapuskan," ungkap Robby Ferliansyah.

Berikut adalah lima tuntutan yang disuarakan massa aksi:

Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Sesmenkop UKM) Arif Rahman merespon lima tuntutan dari massa Forum Gerakan Koperasi Indonesia.
Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Sesmenkop UKM) Arif Rahman merespon lima tuntutan dari massa Forum Gerakan Koperasi Indonesia. (ISTIMEWA)

1. Pengaturan tentang tata kelola Usaha Sektor Keuangan Koperasi oleh OJK sebagaimana diatur dalam RUU PPSK untuk dicabut dan ditiadakan

2. Pengaturan tentang tata kelola Usaha Sektor Keuangan yang dilakukan Koperasi dikembalikan kepada RUU Perkoperasian atau pengganti Undang-Undang Nomo 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang saat ini lagi berproses.

3. Pengaturan lembaga jasa keuangan termasuk lembaga keuangan mikro yang dapat berbadan hukum koperasi atau boleh dimiliki Badan Hukum Koperasi pada RUU PPSK untuk dicabut atau ditiadakan.

4. Pengaturan usaha sektor keuangan yang saat ini sudah dilakukan oleh koperasi untuk melayani masyarakat, bukan anggota diberikan kesempatan selama satu tahun untuk memilih tetap berbadan hukum lembaga jasa keuangan di luar koperasi. Hal itu sebagaimana ketentuan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam RUU Perkoperasian pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang tentang perkoperasian yang saat ini lagi berproses.

5. Pembuatan dan penyusunan rencana UU perkoperasian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang tentang perkoperasian yang saat ini lagi berproses hingga melibatkan serta menampung dan memasukan aspirasi Gerakan Koperasi Indonesia.

Baca artikel lainnya dari TribunJakarta.com di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved