Eks Pengacara Bharada E Kini Jadi Kuasa Hukum Wali Murid SDN Pondok Cina I Terkait Polemik Relokasi

Eks pengacara Bharada E Deolipa Yumara kini menjadi kuada hukum wali murid SDN Pondok Cina I menjadi kuasa hukum, Jumat (9/12/2022).

TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma
Pengacara wali murid SDN Pondok Cina I, Deolipa Yumara, saat dijumpai wartawan, Jumat (9/12/2022) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Pengacara kondang Deolipa Yumara ditunjuk para wali murid SDN Pondok Cina I menjadi kuasa hukum, untuk menangani polemik relokasi yang tengah terjadi.

Untuk informasi, polemik yang tengah terjadi inimerupakan imbas dari keputusan Pemerintah Kota Depok yang mengalihfungsikan gedung SDN Pondok Cina I menjadi masjid raya.

Polemik ini sudah bergulir cukup lama. Mayoritas orang tua murid menolak anaknya dipindahkan ke SDN Pondok Cina III dan V, dikarenakan sejumlah faktor yang di antaranya jam sekolah pada siang hari.

Nama Deolipa sendiri tak asing tersengar, ia sempat viral usai pernah menjadi kuasa hukum Rchard Eliezer atau Bhara E dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua.

"Iya, kami ditunjuk sebagai kuasa hukum. dan ini juga hati nurani kami melihat ketidakadilan ini," jelas Deolipa di SDN Pondok Cina I, Beji, Kota Depok, Jumat (9/12/2022)

Deolipa mengatakan, SDN Pondok Cina yang lokasinya persis berada di pinggir Jalan Raya Margonda, memiliki banyak nilai sejarah.

Baca juga: Polemik SDN Pondok Cina 1, Giring PSI Tinjau Sekolah: Memaksakan Kehendak, Birokrasi Tidak Kompeten

"Sekolah ini memang memiliki nilai sejarah. Nah ketika punya nilai sejarah, maka itu yang kita kedepankan pertama nilai sejarahnya. Sehingga kalau ini tiba-tiba digusur dengan alasan yang aneh-aneh saya juga gak bisa terima, soalnya saya waktu kuliah ngamen juga di depan sini nih," ungkapnya.

"Nah tiba-tiba ini mau digusur dengan alasan yang memang kurang masuk akal. Saya disini melakukan pembelaaan karena diberikan kuasa oleh orang tua murid untuk mendampingi mereka dalam hal mempertahankan sekolah ini," sambung ia lagi.

Lebih lanjut, menurutnya Gedung SDN Pondok Cina I bukanlah aset miliki Pemerintah Kota Depok, melainkan milik negara.

Oleh sebab itu, Deolipa bilang bahwa tidak boleh ada penggusuran atau pun pemindahan yang menimbulkan perpecahan.

"Jadi tidak boleh semena-mena, tiba-tiba ada yang namanya penggusuran atau pemindahan apalagi ini menimbulkan perpecahan," tutur Deolipa.

"Jadi saya selaku kuasa hukum kita nanti akan melihat, karena tadi ada rencana tanggal 12 Desember 2022 penggusuran, ini kita tidak bisa terima apalagi disini banyak anak-anak lagi sekolah ya. Jadi nanti kita akan melaporkan dugaan tindak pidana," pungkasnya.

 


Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved